Hasil SKD CPNS Wajib Diumumkan Hari Ini, Ini Cara Mengeceknya

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Senin, 23 Maret 2020 14:35
Hasil SKD CPNS Wajib Diumumkan Hari Ini, Ini Cara Mengeceknya
Hasil SKD CPNS 2019 diumumkan oleh instansi-instansi pemerintah.

Dream – Semua instansi hari ini diwajibkan mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Proses pengumumannya telah dibuka sejak Minggu 22 Maret 2020.

" Hari ini semua harus mengumumkan hasil SKD. Sudah diatur tanggal 22-23 Maret," kata Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, kepada Liputan6.com, di Jakarta, dikutip Senin 23 Maret 2020.

Paryono mengungkapkan, proses pengumuman kelulusan itu akan disampaikan oleh masing-masing instansi di laman resminya. Namun, masyarakat bisa mengecek instansi, lembaga pemerintah, pemerintah pusat, dan daerah yang telah mengumumkannya di portal SSCN.

Dia menyarankan tiap peserta untuk rutin melihat apakah instansinya sudah mengeluarkan hasil SKD CPNS 2019 melalui link sscndata.bkn.go.id/SKD. Jika hasil pengumuman sudah keluar, peserta bisa langsung mengklik tautan yang disediakan oleh portal tersebut.

1 dari 5 halaman

Maju ke Tahap Selanjutnya

Pelamar yang dinyatakan lulus SKD dan bisa lanjut ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pun dihimbau untuk terus memantau website atau media sosial masing-masing instansi guna mendapat kepastian jadwal selanjutnya.

Sebab, tahap SKB saat ini masih dalam status penundaan akibat mewabahnya virus corona atau Covid-19. Kepastian waktu tersebut nantinya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS.

(Sumber: Liputan6.com/Maulandy Rizky Bayu Kencana)

2 dari 5 halaman

Hasil SKD CPNS Diumumkan Serentak 22-23 Maret 2020

Dream - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan berakhir. Pengumuman hasil SKD CPNS 2019 siap diluncurkan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar rekonsilisasi dan validasi data hasil SKD CPNS di Hotel Bidakara sejak Rabu sampai Jumat, 4-6 Maret 2020. 

“ Hasik SKD akan diumumkan serentak pada tanggal 22-23 Maret 2020,” ujar Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) BKN, Paryono, di Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Kamis 5 Maret 2020. 

 

 © Dream



Paryono mengatakan, data yang divalidasi oleh BKN meliputi jumlah peserta berdasarkan berita acara kehadiran, kesesuaian formasi SSCN dengan menetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kesesuaian ambang batas, kesesuaian nilai P1/TL formasi tahun 2018, BA penyelenggaraan serta panduan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). 

“ Rekonsiliasi data tahap I dilaksanakan untuk 261 dari 521 instansi pusat dan daerah,” kata dia.

Rekonsilisasi data di 260 instansi lainnya akan dilakukan pada tahap II tanggal 11-13 Maret mendatang. Hari pertama rekonsiliasi dan validasi data dilakukan untuk 91 instansi pusat dan daerah. 

Proses rekonsiliasi data, menurut Plt. Karo Humas BKN, dilakukan melalui 4 level proses verifikasi dan validasi (verval). 

“ Level 4 yaitu tim pengolahan mengumpulkan data hasil SKD dari seluruh titik lokasi (tilok) dan akan disinkronisasikan saat rekonsiliasi data berlangsung. Kemudian setelah itu diverifikasi dan divalidasi kesesuaian data dari instansi dengan data yang ada di Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi (Simflek),” kata dia.

3 dari 5 halaman

Kesesuaian Hasil SKD Dicocokkan

Pada tahap ini, Paryono mengatakan instansi tersebut mencocokkan kesesuaian hasil SKD di lapangan. 

Selanjutnya pada level 3 akan diverifikasi ulang oleh Kordinator Tim Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP sebelum ke level 2 yaitu persetujuan Deputi Bidang Mutasi BKN. 

“ Terakhir, pada level I yakni Kepala BKN mengesahkan dengan digital signature dan hasil rekonsiliasi diserahkan kepada instansi secara online,” kata dia. 

Peserta yang lolos ke tahap SKB, lanjut Paryono, yaitu mereka yang nilainya termasuk 3 kali formasi setelah pemeringkatan.

Hal ini disesuaikan dengan Permenpan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 dan Permenpan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS.

Pelaksanaan SKD akan berlangsung hingga 10 Maret 2020 dan hasilnya akan dirapatkan secara nasional oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Target Panselnas dengan diadakannya rekonsiliasi ini adalah zero mistake.

Panitia juga menyediakan fasilitas crisis center untuk membantu penyelesaian masalah, pertanyaan maupun komplain dari instansi yg terdiri dari BKN, Kementerian PAN RB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“ BPKP selaku Tim Quality Assurance Panselnas mendampingi BKN selama masa rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD ini serta memastikan pelaksanaan SKD berjalan sesuai ketentuan,” kata dia.

4 dari 5 halaman

NIK Peserta CPNS Pakai Jasa Joki Masuk Blaclist, Diblokir Selamanya!

Dream - Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 sudah sejak awal dilarang menggunakan joki. Mereka yang masih nekat melakukannya harus siap-siap menerima sanksi berat.

Mereka yang kedapatan menggunakan jasa joki akan mendapat hukuman berupa pemblokir nomor induk kependudukan (NIK) sehingga namanya masuk dalam blacklist pendaftar seleksi CPNS di tahun-tahun mendatang.

" Langkah pemblokiran akan diteruskan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui ketentuan tertulis," kata Plt. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, di Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Rabu 12 Februari 2020.

Langkah tegas pemblokiran bertujuan untuk mencegah perjokian terulang kembali. Penggunaan Joki saat seleksi CPNS dinilai melanggar pasal 55 dan 263 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara.

“ Penyikapan atas kasus perjokian ini juga dilakukan untuk menjaga sportivitas dan fairness dalam pelaksanaan SKD,” kata dia.

5 dari 5 halaman

Banyak yang Terlambat

Sampai 10 Februari 2020, masih banyak peserta tes CPNS yang datang terlambat. Diskualifikasi kesalahan formasi ada 14 kasus, joki 4 kasus, pengenal tak lengkap 8 kasus, dan pelanggaran tata tertib 8 kasus.

Khusus untuk diskualifikasi pelanggaran tata tertib yang kebanyakan disebabkan karena keterlambatan hadir di lokasi SKD, melalui siaran pers ini kami kembali mengingatkan agar peserta sudah hadir di lokasi ujian 60 menit sebelum jadwal SKD berlangsung,

Sebelum memasuki ruangan ujian, peserta harus melalui serangkaian pemeriksaan dan registrasi. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT).

Sementara untuk diskualifikasi kesalahan formasi, perlu diketahui bahwa sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019, instansi yang membuka formasi disabilitas wajib mengundang calon peserta disabilitas untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis disabilitas pelamar sebelum mengumumkan hasil kelulusan seleksi administrasi.

Beri Komentar