Kasus Go-Jek Bisa `Melumpuhkan` Inovasi Pengusaha Dalam Negeri

Reporter : Ramdania
Sabtu, 19 Desember 2015 07:02
Kasus Go-Jek Bisa `Melumpuhkan` Inovasi Pengusaha Dalam Negeri
Inkonsistensi aturan mengancam dunia usaha tanah air.

Dream - Malam diputuskan dilarang, belum sampai 24 jam pemerintah sudah menarik kembali putusan itu dan perusahaan aplikasi Go-Jek pun kembali beroperasi. Fenomena unik dalam dunia bisnis Tanah Air.

Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zuhairan Yunmi Yunan menilai hal ini merupakan bentuk dari inkonsistensi kebijakan pemerintah.

Terlihat jelas bahwa aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah, tidak didasari dengan analisis dan kajian yang komprehensif.

" Jika mengacu tentang pelanggaran undang-undang terkait transportasi umum yang harus roda tiga, itu sudah sangat telat dan tidak logis. Ojek itu kan sudah ada puluhan tahun, tetapi mengapa ketika ada Go-Jek baru dipermasalahkan," ujarnya kepada Dream.co.id, Jumat, 18 Desember 2015.

Menurut lelaki yang disapa Zul ini, kebijakan itu dikeluarkan hanya memberikan keresahan kepada masyarakat. Padahal, dampak yang ditimbulkan sangat besar, terutama di sektor bisnis, investasi, dan tenaga kerja.

" Investor akan melihat pemerintah mengambil kebijakan tidak dari kajian. Selain itu, ketika pemerintah tidak bisa menciptakan lapangan kerja, lalu ada orang yang menciptakan ribuan lapangan kerja kok malah dihambat," paparnya.

" Nanti kalau Go-Jek dilarang, ada berapa ribu orang yang menganggur," tegasnya.

Untuk itu, ke depan, lanjut Zul, pemerintah harus benar-benar mengkaji aturan secara mendalam mengenai teknis dan dampak yang bisa ditimbulkan. Terutama di sektor teknologi informasi yang kini tengah berkembang pesat dan cepat.

" Pemerintah harus lebih dulu membuat payung hukum yang jelas apalagi bisnis online yang perubahannya bisa tiap detik," jelasnya.

Jika tidak, tambah Zul, maka akan timbul masalah yang sama dengan yang dialami perusahaan Go-Jek ini, bahkan bisa mematikan dunia usaha karena tidak adanya payung hukum yang jelas atas bisnis secara online. Sehingga para pengusaha pun tidak berani berinovasi mengembangkan bisnis berbasis online.

" Padahal, kalau secara online, marketnya bisa luas. Seperti ibu-ibu rumah tangga kan sekarang sudah banyak jualan online," tandasnya.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan resmi melarang beroperasinya ojek online. Ini lantaran operasional ojek online menyalahi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam aturan itu, seluruh kendaraan bermotor roda dua tidak dapat digolongkan sebagai angkutan umum. Kategori kendaraan yang dapat masuk golongan ini yaitu minimal kendaraan dengan roda tiga.

Namun, pagi ini, atas instruksi Presiden Joko Widodo, Jonan memberikan toleransi ojek, baik online maupun pangkalan untuk beroperasi hingga angkutan umum sudah memadai. (Ism) 

Beri Komentar