Kepala BKPM: Izin Usaha Bisa Rampung 3 Jam, Asal...

Tidak semua investor bisa memperoleh izin investasi hanya dalam waktu 3 jam. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna mendapatkan fasilitas tersebut.

Dream - Terkait tindak lanjut paket kebijakan ekonomi jilid II mengenai pemangkasan proses pemberian izin investasi, Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan pihaknya menyanggupi penyelesaian izin ini dalam waktu 3 jam. Namun, ada beberapa hal yang menjadi syarat yang harus dipenuhi investor.

Seperti dikutip dari laman situs Sekretariat Kabinet, Rabu, 30 September 2015, Franky menyebutkan syaratnya adalah investasi tersebut dilakukan di kawasan industri. Kedua, investasi tersebut bernilai minimal Rp 100 miliar atau mampu menyerap 1.000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

" Izin investasi 3 jam itu ada syaratnya, yaitu dilakukan di kawasan industri, investor bisa langsung melakukan pemilihan lokasi di kawasan industri, dan kemudian langsung juga mulai membangun atau mulai melakukan starting operasi konstruksi, dan investasi yang ditetapkan ini adalah paling sedikit Rp 100 miliar atau memperkerjakan 1.000 tenaga kerja Indonesia," ujarnya.

Franky menyatakan izin investasi yang diselesaikan dalam masa 3 (tiga) jam menghasilkan 3 produk,yaitu izin prinsip itu sendiri, akta perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk memproses izin 3 jam ini, BKPM juga menyiapkan inhouse notaris.

“ Kemudian tadi saya sebutkan produk yang dihasilkan adalah izin investasi, kemudian badan hukum Indonesia dan NPWP. Kemudian untuk di kawasan industri, investor hanya menandatangani komitmen untuk norma-norma tertentu yang sudah ditentukan oleh kementerian teknis,” jelas Franky.

Ditambahkan Franky, bahwa kawasan industri itu memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Oleh karena itu, ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh kawasan industri. Untuk itu, lanjut Franky, investor tetap diharuskan untuk membangun pengelolaan limbah UKL UPL, tetapi yang menjadi syarat adalah baku mutunya.

“ Untuk beberapa izin yang lain saya rasa juga sudah dieliminir sehingga menjadi norma-norma,” pungkasnya.