Menkeu Jamin THR dan Gaji ke-13 PNS Tak Terancam Corona

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 8 April 2020 07:43
Menkeu Jamin THR dan Gaji ke-13 PNS Tak Terancam Corona
Dikatakan ada dananya.

Dream – Pemerintah memang mengkaji ulang pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, apakah nantinya pembayaran dua tunjangan ini akan terganggu karena pandemi virus Covid-19?

Dikutip dari Merdeka.com, Selasa 7 April 2020, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan sejauh ini gaji ke-13 dan THR untuk aparatur sipil negara (ASN) TNI dan Polri sudah diperhitungkan dan tidak akan terancam.

Terutama, tunjangan bagi ASN pelaksana golongan I, II, dan III.

Sementara mekanisme pemberian gaji ke-13 dan THR untuk pejabat negara, seperti menteri, eselon I dan II, serta Dewan Perwakilan Rakyat akan disampaikan lebih lanjut kepada Presiden Joko Widodo.

" Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada presiden. Presiden minta kalkulasinya difinalkan,” kata Sri Mulyani di Jakarta.

Dengan begitu, hasilnya akan diputuskan dalam sidang kabinet dalam minggu-minggu ke depan,” kata dia.

1 dari 3 halaman

THR dan Gaji ke-13 PNS di Ujung Tanduk, Uang Negara Dipakai Buat Corona

Dream – Kementerian Keuangan sedang mengkaji ulang pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR). Pengkajian ini dilakukan karena beban keuangan pemerintah yang membengkak dalam upaya mengatasi pandemi virus corona.

Dikutip dari Merdeka.com, Selasa 7 April 2020, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS telah dikaji secara luas oleh pemerintah bersama dengan Presiden Joko Widodo.

Pengkajian perlu dilakukan mengingat anggaran negara saat ini sudah banyak disiapkan untuk membantu dunia usaha dan bantuan sosial guna meredam dampak virus corona.

 

 © Dream

 

" Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama komisi XI DPR, di Jakarta.

Di sisi lain, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.

Mempertimbangkan dua kondisi tersebut, pemerintah tengah membahas kemungkinan pembayaran THR dan Gaji ke-13 PNS ditunda atau disalurkan dalam opsi lain.

Sri Mulyani tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada ASN apakah bakal dipangkas besarannya atau ditunda penyalurannya.

2 dari 3 halaman

Terjadi Pembengkakan Belanja Negara Akibat Corona

Jika terjadi pelebaran defisit, kata Sri Mulyani, secara otomatis akan merubah postur APBN secara keseluruhan. Outlook pendapatan negara akan terkoreksi menjadi Rp1.760,9 triliun, atau lebih rendah jika dibandingkan posisi APBN 2020 yang sebesar Rp2.233,2 triliun.

Sementara posisi posisi belanja negara justru mengalami peningkatan. Dari posisi APBN sebesar Rp2.540,4 triliun, outlook terhadap belanja negara bisa menjadi Rp2.613,8 triliun.

" Dengan posisi tersebut maka outlook defisit bisa mencapai Rp853,0 triliun (5,07 persen dari PDB)," kata dia.

3 dari 3 halaman

Hore! THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun Depan Dijamin Tetap Ada

Dream - Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa bernapas lega usai mendengar Pidato Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung DPR/MPR, Jumat, 16 Agustus 2019. Presiden memastikan para abdi negara akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan ke-13 di tahun 2020. 

Menurut Jokowi, sapaan Joko Widodo, pemerintah tetap akan memperhatikan kesejahteraan para Pegawai Negeri Sipil. Dalam

" Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR)," ujar Jokowi dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, Jumat 16 Agustus 2019.

 

 © Dream

 

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan reformasi skema program pensiun serta Jaminan Hati Tua (JHT) untuk PNS.

Namun demikian, Jokowi mengatakan belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokasi. Dia menegaskan birokrasi yang tidak melayani, menghambat investasi serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat akan dipangkas.

" Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN juga harus dihapus," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi optimistis hal itu dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2020. Seperti penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen.

" Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai 0,380," ucap Jokowi.

Beri Komentar