Perbarui Data BPJS Kesehatan dengan NIK, Jangan Sampai Nonaktif

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Minggu, 1 November 2020 11:49
Perbarui Data BPJS Kesehatan dengan NIK, Jangan Sampai Nonaktif
Jika tidak, status kepesertaan akan dinonaktifkan.

Dream – Mulai hari ini, Minggu 1 November 2020, peserta BPJS Kesehatan harus memperbarui data dengan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika tidak, status kepesertaannya akan dinonaktifkan sementara.

Dikutip dari Liputan6.com, pembaruan data ini berlaku bagi peserta segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN). Pembaruan dilakukan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hasil audit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) tahun buku 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga.

“ Bagi peserta JKN-KIS PPU PN yang datanya belum terisi NIK, status kepesertaannya akan dinonaktifkan sementara, pada saat dicek status kepesertaannya mulai tanggal 1 November 2020 akan muncul notifikasi untuk melakukan registrasi ulang,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf.

1 dari 6 halaman

Cek Kepesertaan

Sebelum melakukan registrasi ulang, peserta JKN-KIS segmen PPU PN bisa mengecek status kepesertaannya melalui aplikasi Mobile JKN, layanan informasi melalui Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit, dan aplikasi JAGA KPK.

Mengapa BPJS Kesehatan Masih Sepi Peminat?© MEN

Selanjutnya, mereka dapat melakukan pembaruan data NIK dengan cara menghubungi kantor cabang melalui layanan administrasi dengan WA (Pandawa) menu pengaktifan kembali kartu, petugas BPJS SATU! Di RS maupun BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dengan hanya menyiapkan foto KTP/KK dan kartu peserta (KIS).

“ Jika sudah melaporkan pembaruan data, status kepesertaannya akan diaktifkan kembali dalam waktu maksimal 1x24 jam,” kata Iqbal.

2 dari 6 halaman

Butuh Keterlibatan Berbagai Instansi

Iqbal menambahkan, pihaknya membutuhkan keterlibatan dari masing-masing instansi pemerintah seperti Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI), Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk ikut mendorong pesertanya mengecek status kepesertaan JKN-KIS dan melakukan registrasi ulang bagi yang dinonaktifkan sementara.

“ Diharapkan dengan adanya internalisasi dan sosialisasi yang efektif, para peserta JKN-KIS PPU PN yang dinonaktifkan sementara dapat memanfaatkan kemudahan registrasi ulang melalui Program GILANG dari BPJS Kesehatan,” kata dia. (Mut)

(Sumber: Liputan6.com/Ade Nasihudin Al Ansori)

3 dari 6 halaman

Selain Iuran, Denda Telat Bayar BPJS Kesehatan Juga Ikut Naik Tahun 2021

Dream – Pemerintah ternyata tak hanya menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II. Dalam ketentuan baru juga disebutkan pemerintah menaikkan denda keterlambatan pembayaran. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, denda keterlambatan pembayaran tahun depan akan dinaikkan dari sebelumnya 2,5 persen dari total tunggakan, menjadi 5 persen.

" Ada hal lain yang memberatkan peserta, salah satunya adalah denda naik menjadi 5 persen di 2021, yang awalnya 2,5 persen," kata Timboel dikutip dari Merdeka.com, Kamis 14 Mei 2020.

Dalami Fatwa Haram, BPJS Kesehatan Surati MUI© MEN

Rencana kenaikan iuran akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Jika ada penunggakan berkepanjangan, negara bisa mencabut atau menonaktifkan kepesertaan penerima manfaat.

“ Rakyat sudah susah malah disusahin lagi. Rakyat yang tidak mampu membayar Rp150 ribu dan Rp100 ribu pada Juli 2020 nanti akan jadi nonaktif. Tunggakan iuran akan meningkat lagi. Kalau nonaktif tidak bisa dijamin, terus hak konstitusional rakyat mendapatkan jaminan kesehatannya di mana?” kata dia.

Timboel menambahkan, pada Pepres 82 tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan mengamanatkan iuran ditinjau paling lama 2 tahun, tetapi pasal ini juga harus melihat kondisi riil daya beli masyarakat seperti yang diamanatkan Hakim MA dalam pertimbangan hukumnya.

" Jangan juga Pemerintah aji mumpung pakai pasal itu untuk memberatkan masyarakat di tengah pandemi Covid ini. Saya kira masih banyak cara mengatasi defisit, Bukan dengan menaikkan iuran apalagi di tengah resesi ekonomi saat ini," kata dia.(Sah)

4 dari 6 halaman

Ada Corona, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Tepat

Pengamat ekonomi sekaligus dosen Perbanas, Piter Abdullah, menilai kenaikan iuran ini tidak tepat karena saat ini masyarakat tengah dihadapkan pada masalah akibat virus corona.

" Memang disayangkan kebijakan ini diambil pemerintah di tengah kegalauan masyarakat akibat wabah covid-19. Tidak tepat waktunya," kata Piter kepada Merdeka.com.

Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran ini menjadi tidak jelas arahnya. Di satu sisi langkah ini untuk membantu peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, namun di sisi lain justru menambah beban ekonomi masyarakat yang tengah sulit akibat wabah corona.

Selain itu, keputusan pemerintah ini diambil untuk mencoba peruntungan pasca Mahkamah Agung (MA) menggugurkan kenaikan iuran bpjs pada Maret 2020 lalu. Sehingga, pada tahun 2021, akan diterapkan perbaikan secara menyeluruh dari ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

Meski begitu, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) kelas I dan II bisa pindah kelas. Sebab, iuran yang naik hanya untuk PBPU dan BP. " Namun mereka bisa pindah kelas. Jadi kalau mereka keberatan mereka bisa pindah kelas," kata Piter.

5 dari 6 halaman

Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, Apa Alasannya?

Dream – Pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas I dan II. Sementara iuran untuk peserta kelas III akan mengalami penyesuaian pada tahun 2021.

Dikutip dari Merdeka.com, Rabu 13 Mei 2020, kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru yang mengatur besaran iuran JKN-KIS yang baru. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung.

" Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III," ujar Iqbal kepada merdeka.com, Jakarta.

 

© Dream

 

Dalam masa pandemi corona saat ini, BPJS Kesehatan optimistis pembayaran iuran akan tetap berjalan dengan baik. Kenaikan iuran tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar pembiayaan JKN-KIS bisa berjalan dengan baik.

" (Pembayaran akan lancar di tengah pandemi Virus Corona?) Kita berpikir positif saja. Bahwa ini bagian dari solusi untuk mengatur supaya pembiayaan JKN-KIS bisa berjalan dengan lebih baik. Kepesertaan JKN kan tak cuma mandiri," kata dia.

6 dari 6 halaman

Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.

Sebelumnya pemerintah telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir pada 2 Januari 2020.

Dalam Pasal 34, iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara iuran BPJS Kesehatan kelas II sebesar Rp100 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP.

Sedangkan, iuran untuk kelas III untuk tahun ini sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35 ribu.

" Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020," bunyi Pasal 34 ayat 6.

Beri Komentar