"Penyidik juga jangan mencari-cari kesalahan dari para wajib pajak, termasuk mereka yang mengajukan pengampunan pajak."
Dream - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya mendukung implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak telah dirilis.
Salah satu bukti konkretnya adalah memberikan kepastian hukum dan nyaman terhadap para peserta amnesti pajak.
"Dengan mendukung amnesti di bidang pajak, itu berarti mesti menjaga iklim investasi, dengan cara, tidak mengganggu akivitas investor yang berada di Indonesia," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen. Pol. Ari Dono Sukmanto, di Jakarta, Jumay 29 Juli 2016.
Ari mengatakan upaya penegakan seharusnya fokus untuk memberikan solusi dan arahan kepada para pengaju pengampunan pajak supaya bisa mengembangkan investasi di Indonesia dengan nyaman. Untuk itu, dia meminta penegak hukum jangan sampai membuat investor cemas.
"Penyidik juga jangan mencari-cari kesalahan dari para wajib pajak, termasuk mereka yang mengajukan pengampunan pajak," kata dia.
Berdasarkan catatan, program pengampunan pajak atau tax amnesty, resmi dan berlaku sebagai legalitas sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Tujuan program ini sendiri ditargetkan oleh pemerintah untuk menimbulkan efek makro bagi kemakmuran Indonesia.
Berdasarkan data, program pengampunan pajak juga menjadi penting karena secara eksternal, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang dulunya bisa sampai 10 persen lebih, sekarang mengalami penurunan mencapai angka kurang lebih 5,5 persen.
Bukan itu saja, salah satu negara tetangga Indonesia di kawasan ASEAN yang biasanya selalu melesat pertumbuhan ekonominya, kali ini mengalami penurunan 0,5-1 persen. Ini semua membuat Indonesia tertekan secara ekonomi karena pengaruh tekanan ekonomi global pastinya mempengaruhi dalam negeri.
Selain bisa memperbesar penerimaan pajak, Ari mengatakan manfaat lain amnesti pajak adalah penguatan nilai tukar rupiah serta peningkatan cadangan devisa, likuiditas perbankan, dan penerimaan negara. Dia mengatakan program ini seharusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemn
"Untuk itu, kebijakan upgrading ekonomi Indonesia yang kita cintai ini, sudah seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak. Penerapan tax amnesty ini, juga bagi Polri, merupakan momen untuk menunjukkan profesional dan konduite kerja yang lebih untuk NKRI," kata dia.
Selanjutnya, Ari mengatakan Polri akan turun langsung dengan instansi lain untuk mempercepat pengampunan pajak. Mereka juga mengimbau para peserta amnesti pajak untuk memboyong dana mereka ke Indonesia.
"Polri juga menjamin kerahasiaan data wajib pajak pengaju pengampunan pajak. Pembocornya, akan kami hukum pidana," kata dia.
