Potensi Sukuk Hijau Rp714 Triliun Siap Danai Pembangunan Berkelanjutan

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 1 Oktober 2021 12:33
Potensi Sukuk Hijau Rp714 Triliun Siap Danai Pembangunan Berkelanjutan
Siapa sangka penjualan instrument hijau keuangan syariah itu melesat?

Dream – Pendanaan baru senilai US$50 miliar (Rp714,76 triliun) dapat disediakan melalui green sukuk. Instrumen keuangan syariah ini bertujuan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan (SDG’s) dan perubahan iklim.

Hal ini disampaikan oleh laporan baru yang diterbitkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Dewan Keuangan Islam Inggris (UKIFC).

Dikutip dari keterangan tertulis UNDP, Jumat 1 Oktober 2021, peluncuran laporan tersebut dilakukan kurang dari enam minggu sebelum KTT Iklim PBB (COP26) di Skotlandia. KTT tersebut mempertemukan para pemimpin dunia untuk menuntaskan kesepakatan untuk mengurangi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Sarat dengan analisis pasar sukuk global, laporan tersebut menunjukkan cara sukuk hijau dapat berkontribusi secara signifikan terhadap total pembiayaan iklim sebesar US$100 miliar (Rp1.429,52 triliun) yang dibutuhkan negara-negara berkembang.

Menurut laporan berjudul ‘Innovation in Islamic Finance; Green Sukuk for SDGs’, pendanaan baru sebesar US$30 miliar-US$50 miliar (Rp428,86 triliun-Rp714.76 triliun) dari Sukuk hijau dan lingkungan hidup bisa disiapkan pada tahun 2025.

Sekadar informasi, laporan ini disampaikan oleh Managing Director UKIFC, Omar Shaikh, kepada 500 pemimpin keuangan senior di Islamic Finance and the Sustainable Development Goals Virtual Global Summit hari ini. Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sophie Kemkhadze, juga turut ambil bagian dalam KTT tersebut dan berbagi beberapa contoh proyek Pendanaan Syariah untuk SDGs di Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

1 dari 6 halaman

Penjualan Green Sukuk Melesat

Penjualan sukuk hijau yang baru telah tumbuh dari US$500 juta (Rp7,15 triliun) pada tahun 2017 menjadi US$3,5 miliar (Rp50,03 triliun) pada tahun 2019. Indonesia bermitra dengan UNDP telah menerbitkan sukuk hijau pemerintah pertama di dunia pada bulan Maret 2018 senilai US$1,25 miliar (Rp17,87 triliun) dan sukuk hijau ritel pada November 2018 senilai US$104,4 juta (Rp1,48 triliun).

Sampai saat ini, sukuk hijau Indonesia mencapai lebih dari US$3,9 miliar (Rp55,75 triliun) untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“ Seiring berjalannya waktu menuju 2030, diharapkan laporan ini dapat mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi Sukuk Hijau sebagai pendekatan inovatif untuk membiayai SDGs dan pembangunan hijau mereka,” kata Sophie.

Laporan ini, kata dia, menyajikan kesempatan untuk eksplorasi peran green sukuk dalam perubahan iklim dan ekonomi hijau. Laporan ini juga menyoroti potensi sukuk hijau untuk menarik investasi dalam skala besar untuk proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca nasional sejalan dengan Perjanjian Paris.

“ Berdasarkan analisis laporan ini, kami memperkirakan tambahan modal senilai US$30 miliar-US$50 miliar untuk SDG’s dapat disiapkan pada tahun 2025 melalui sukuk hijau dan lingkungan hidup,” kata Omar.

“ Untuk memanfaatkan pendanaan ini, sebagai tindak lanjut dari laporan ini, UKIFC telah berkomitmen untuk meluncurkan Kelompok Kerja Tingkat Tinggi di COP26 yang akan mengoordinasikan upaya internasional untuk mengembangkan pasar sukuk hijau/lingkungan hidup,” tutup dia.

2 dari 6 halaman

Tahun Ini, Sukuk Negara Rp27 Triliun Siap Biayai Proyek Pemerintah

Dream – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, terus meningkatkan peran instrumen syariah dalam pembiayaan negara. Untuk tahun ini, penggunaan sukuk negara untuk pembiayaan proyek pemerintah, meningkat.

“ Tahun ini ada lebih dari Rp27 triliun project yang didanai oleh SBSN,” kata Sri Mulyani dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah, dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin 25 Januari 2021.

 

© Dream

 

Dia mengatakan, ada peningkatan dalam penggunaan SBSN untuk pembiayaan proyek pemerintah. Pada 2013, 1 kementerian yang memanfaatkan instrumen keuangan syariah ini. Kini, ada 11 kementerian yang memanfaatkan SBSN.

“ Peningkatan yang luar biasa,” kata Sri Mulyani.

3 dari 6 halaman

Meningkat Sejak 2013

Menurut laman Kementerian Keuangan, pada 2013, proyek yang dibiayai SBSN hanya senilai Rp800 miliar dan dimanfaatkan oleh satu kementerian. Lalu, pada 2020, ada proyek senilai Rp27,35 triliun yang dimanfaatkan oleh sukuk negara. Jumlah penggunanya ada 17 unit eselon I dari 9 K/L.

Tahun ini, alokasi pembiayaan proyek SBSN mencapai sebesar Rp27,58 triliun atau meningkat dari alokasi tahun 2020 yang sebesar Rp27,35 triliun.

Alokasi pembiayaan proyek SBSN tahun 2021 akan ditujukan bagi 11 K/L, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, BSN, LAPAN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kepolisian Republik Indonesia. Proyek SBSN yang akan dilaksanakan 11 K/L tersebut pada tahun 2021 mencapai 847 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

4 dari 6 halaman

Dikelola Makin Profesional, Wakaf Juga Bisa Berupa Sukuk atau Logam Mulia

Dream – Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandakan dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern. Hal ini ditandai dengan dua transformasi utama, yaitu jenis wakaf dan pembenahan tata kelola wakaf.

Dikutip dari laman wapresri.go.id, Senin 25 Januari 2021, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan harga benda wakaf tidak hanya sebatas tanah dan bangunan, tetapi juga benda bergerak lainnya.

 

© Dream

“ Berupa uang, kendaraan, mesin, logam mulia, dan surat berharga syariah,” kata Ma’ruf pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah.

5 dari 6 halaman

Pembenahan Dimulai dari Tata Kelola Wakaf Uang

Selain jenis benda yang bisa diwakafkan, Wapres juga memastikan adanya pembenahan tata kelola pemangku kepentingan wakaf benda bergerak. Tata kelola inilah yang akan diterapkan dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang yang resmi digaungkan pemerintah hari ini. 

“ Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh KNEKS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI),” kata Ma’ruf.

Sebagai awal pembenahan, Bank Syariah Mandiri akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan Mandiri Manajemen Investasi sebagai pengelola dana wakaf yang Produknya dinamakan ‘Wakaf Uang Berkah Umat’.

“ Pembenahan pengelolaan wakaf uang yang lebih profesional dan modern diharapkan akan mendorong pengerahan secara serentak sumber daya ekonomi yang dapat digunakan mendorong investasi dan kegiatan ekonomi di masyarakat,” kata dia.

6 dari 6 halaman

Pengelolaan Wakaf yang Profesional Diharapkan Bisa Menarik Generasi Milenial

Dengan pengelolaan yang lebih profesional, wakaf yang biasanya dilakukan masyarakat mapan secara sosial dan ekonomi, diharapkan akan menarik minat pewakaf (wakif) kelas menengah atas seperti korporasi, individu pemilik aset besar, sosialita, dan milenial.

Dengan semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan wakaf, diharapkan dapat dikembangkan berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat termasuk umat.

“ Dengan demikian, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya kemiskinan dan ketimpangan,” kata dia.

Pengelolaan wakaf uang perlu didukung dengan kanal-kanal penerimaan wakaf uang diperbanyak. Terutama, lanjut Ma’ruf, mengaktifkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yaitu bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

“ Keberadaan dan peran aktif lembaga keuangan mikro syariah harus menyebar merata untuk melayani masyarakat yang ingin berwakaf di seluruh Indonesia,” kata dia.

Beri Komentar