LPPOM MUI: Viostin DS & Enzyplex Belum Bersertifikat Halal

Dua produk itu baru tahap mengajukan sertifikasi halal

Dream – Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim, menegaskan produk Visotin DS dan Enzyplex sampai saat ini belum mengantongi sertifikat halal. Kedua produk tersebut sebelumnya ditetapkan mengandung DNA babi. 

“ Enzyplex dan Viostin DS ini belum dapat sertifikasi halal, tapi baru sampai tahap mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi itu,” kata Lukmanul di Jakarta, Senin 5 Februari 2018.

Menurut Lukmanul, langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal ini memang cukup rumit karena produsen harus secara mandiri mendaftarkan produknya. Perusahaan wajib melampirkan sejumlah dokumen dan menyediakan informasi yang dibutuhkan. 

Seluruh berkas yang diajukan nantinya akan diaudit oleh LPPOM MUI. 

" Kalau BPOM, kan, sekadar membuktikan aman atau tidaknya. Kalau kami membuktikan apakah produk itu mengandung hewan dan turunannya. Harus bebas dari babi untuk mendapatkan sertifikasi halal,” kata Lukmanul.

Di tempat yang sama, Kepala BPOM, Penny K. Lukito, menegaskn lembaganya mengaku tak kecolongan dengan beredarnya kedua produk itu di masyarakat. BPOM mengaku sudah mengetahui jika ada kandungan DNA babi di Viostin DS dan Enzyplex.

" BPOM tidak merasa kecolongan karena kita udah melakukan tugas kita. Ini hanya penyebaran informasi ke publik yang membutuhkan waktu,” kata Penny.

Penny menjelaskan, ketika mengajukan izin edar ke BPOM RI, perusahaan diminta menyerahkan sampling dan data-data obat yang menunjukan tidak ada kandungan DNA dari produknya. Namun dari hasil pemeriksaan, diketahui jika bahan baku obat tersebut diubah menjadi mengandung DNA babi.

Hal tersebut diketahui dari hasil pengecekan post-market yang dilakukan oleh BPOM RI di bulan November 2017 lalu. Alasannya, pemasok bahan baku tersebut berasal dari luar negeri.

" Kami berikan kesempatan untuk mengganti pemasok bahan baku. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak dilakukan," kata Penny.

BPOM selanjutnya mencabut Nomor Izin Edar (NIE) dan diminta untuk menarik seluruh obat yang telah tersebar di Indonesia. Proses penarikan inilah yang memerlukan waktu kurang lebih sebulan dari tanggal surat pencabutan NIE dikeluarkan oleh BPOM RI.

" Ke depannya kita akan memperbaiki proses penyampaian informasi ke publik agar lebih cepat. Karena kita sudah tahu dari November 2017, kita minta untuk ganti pemasok dulu, tapi karena tidak kunjung dilakukan, kita cabut NIE nya. Jika produsen ingin mendapatkan NIE lagi, harus daftar dari awal lagi," kata dia.

(Sah)