Ransomware Bobol PDN, Mengapa Instansi Pemerintah Rentan Serangan Siber?

Ransomware Bobol PDN, Mengapa Instansi Pemerintah Rentan Serangan Siber?

© Serangan Siber Ransomware Makin Buas 2024 maverick

© Hacker Ini Berhasil Rebut Akses Komputer dan Ubah Harga Barang di Toko Penjara 2024 maverick

Dream - Pakar keamanan siber dari Ethical Hackers Indonesia, Teguh Aprianto, mengatakan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terjadi pada Kamis, 20 Juni 2024, menjadi yang paling parah dalam daftar panjang peretasan data pemerintah.

Melansir BBC Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut serangan siber itu berdampak pada 282 instansi pemerintah yang mencakup 56 kementerian.

ransomware brain chiper, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Lockbit merupakan grup peretas dari Rusia.

© uang rupiah Shutterstock

Peretas juga meminta tebusan sebesar US$8 juta (setara Rp131 miliar).

Namun Pemerintah Indonesia bersikukuh tidak akan membayar tebusan tersebut. Lalu mengapa instansi pemerintah masih rentan terhadap serangan siber?

Menurut Teguh Aprianto, pusat data pemerintah masih rentan karena Kemkominfo dan Badan SIber dan Sandi Negara (BSSN) belum serius dalam menangani serangan siber.

“Ketika terjadi serangan langsung lumpuh dan mengganggu layanan publik. artinya masing-masing lembaga itu (bermasalah),” kata Teguh kepada BBC Indonesia.

Menurut Teguh, selama ini kedua lembaga itu selalu kewalahan dan kebingungan ketika terjadi serangan siber yang menyasar data pemerintah.

Dia melanjutkan, serangan tersebut membuktikan belum adanya tindakan penegakan serius yang dilakukan untuk menangani kerentanan sistem data pemerintah.

“Kita memang belum punya blueprint sampai sekarang (untuk menangani serangan siber). Misalnya ketika terjadi serangan, apa yang harus dilakukan? Manajemen krisisnya kita belum punya,” 

ungkap Teguh.

Semestinya, menurut Teguh, pemerintah menyiapkan pusat data cadangan alias backup data center sebagai upaya preventif agar insiden seperti ini tidak terjadi.

Dia juga menyarankan Kemenkominfo dan BSSN melakukan peninjauan ulang dan perbaikan sistem sehingga dapat mengantisipasi serangan siber ke depan.

© Movies About Hackers 2024 maverick

Teguh Aprianto juga mengatakan imbas dari kebocoran data pemerintah ini akan ada tiga kemungkinan penyalahgunaan data yang membahayakan masyarakat, yakni penipuan terstruktur, judi online dan penyalahgunaan identitas.

Ini bukan kali pertama serangan siber terhadap data instansi pemerintah terjadi.

Pada November 2023 silam, sebanyak 204 juta data pemilih Pemilu 2024 diduga dibobol dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), Akun anonim “Jimbo” mengeklaim berada di balik pencurian data tersebut.

Sebelumnya, pada Juli 2023, akun “Bjorka” membocorkan sekitar 34 juta data paspor warga negara Indonesia. Pada bulan yang sama, 337 juta data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dibobol oleh peretas dengan nama “RRR”.