Potensi Defisit Rp11 Triliun, Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Usai Pilpres 2024

Meski menilai perlu penyesuaian iuran, Namun Muttaqien enggan memberikan bocoran kenaikan dari iuran BPJS tersebut. Kenaikan iuran harus mempertimbangkan banyak hal seperti monitoring evaluasi (Monev) dan calon presiden 2024 mendatang.

Selain itu, Muttaqien menyebut BPJS Kesehatan akan menambah jumlah rumah sakit yang akan digandeng untuk menjadi mitra. Targetnya di tahun 2024 sebanyak 3.083 rumah sakit.

" Kami punya target di tahun 2024 ada 3.083 rumah sakit yang dikontrak. Karenakan dengan penambahan rumah sakit akan mempermudah akses peserta," kata Muttaqien mengakhiri.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti telah menjamin tarif iuran kepesertaan tidak akan mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mendatang, karena mempertimbangkan sejumlah faktor.

" Kami jamin sampai 2024 tidak ada kenaikan iuran," ujarnya kepada awak media. 

Pertama, permintaan langsung dari Presiden Jokowi menjelang tahun politik. " Iya itu atas arahan Presiden Jokowi. Karena ini kan mau mendekati tahun-tahun politik," kata Ghufron.

Kedua, keputusan untuk mempertahankan tarif iuran kepesertaan mempertimbangkan kondisi keuangan BPJS yang sehat. Hal ini tercermin dari tidak adanya utang BPJS Kesehatan terhadap seluruh rumah sakit di Indonesia.

" Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim atau utang kepada fasilitas kesehatan. Bahkan, BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit," ujarnya.

Batal Bayar Sendiri, Biaya Perawatan Pasien Covid-19 dari Warga Tak Mampu Ditanggung BPJS Kesehatan

Dream - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjamin pemerintah tetap memberikan bantuan subsidi kepada pasien Covid-19. Bantuan tetap diberikan meski status pandemi telah resmi dicabut pemerintah.

Setelah memasuki masa endemi, Effendy mengatakan biaya perawatan pasien Covid-19 akan ditanggung BPJS Kesehatan.

" Nanti mekanisme pembayarannya akan ditanggung melalui BPJS kesehatan," katanya saat ditemui usai Haul Ke-53 Bung Karno di Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai, Jakarta, Rabu 21 Juni 2023.

Ketentuan untuk peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan juga tak berubah. Peserta tetap harus membayar biaya perawatan. Sementara masyarakat tidak mampu akan ditanggung pemerintah sebagai penerima bantuan iuran atau PBI.

Dari alokasi 120 juta warga yang ditanggung pemerintah, Muhadjir mengatakan belum sepenuhnya terserap.

“ Untuk yang tidak mampu tetap ditanggung pemerintah melalui peserta penerima iuran (PPI). Iuran yang ditanggung pemerintah,” kata Muhadjir.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan hingga saat ini pemerintah masih menanggung pengobatan Covid-19.

“ Masih (ditanggung pemerintah biaya perawatan pasien Covid-19),” kata Siti Nadia kepada merdeka.com, Kamis 22 Juni 2023.

Nadia mengatakan, belum ada aturan baru terkait biaya perawatan pasien Covid-19. Skema pembiayaan pasien Covid-19 selama ini yang dibebankan kepada pemerintah masih berlaku hingga muncul ketentuan baru.

“ Kita tunggu aturan pastinya,” kata Nadia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat ini, Indonesia memasuki fase endemi Covid-19.

“ Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi,” tegas Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 21 Juni 2023

sumber: Merdeka.com.