Sri Mulyani Cemas Lihat PLN, Menteri BUMN: Normal Dong

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indarwati, mengirimkan surat kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Dream – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. Sri Mulyani khawatir PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN terancam gagal bayar akibat membiayai proyek 35 ribu MW.

Rini pun angkat bicara tentang surat yang dilayangkan oleh Sri Mulyani. Dia mengatakan pengiriman surat itu dinilai sebagai hal lumrah dan bentuk pengawasan terhadap kinerja BUMN.

“ Jadi, normal dong, sebagai menkeu mengingatkan kita. (Misal), ‘Hei, ini kamu (PLN), proyeknya banyak. Tolong jagain rasionya debt equity ratio,” kata dia di Jakarta, dilansir dari Merdeka.com, Kamis 28 September 2017.

Dia mengatakan pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian BUMN agar kondisi keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah berada dalam kondisi yang sehat.

" Ini yang memang selama tiga tahun kita di BUMN tekankan terus kepada direksi ini harus dijaga. Harus selalu ada worst position. Kalau nggak begini, harus begitu, dan lain-lain. Jadi, normal saja," jelas Rini.

Sebelumnya, Sri Mulyani berkata kinerja keuangan PLN turun karena harus membayar pokok pembayaran dan bunga pinjaman yang tak didukung oleh pertumbuhan kas perusahaan.  “ Kemenkeu harus mengajukan waiver kepada lender PT PLN sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN dalam perjanjian pinjaman untuk menghindari cross default atas pinjaman PLN yang mendapatkan pinjaman pemerintah,” kata dia.

Sri Mulyani juga mengatakan dana internal perusahaan terbatas dan berpengaruh terhadap kemampuan BUMN setrum ini untuk melakukan investasi. Lalu, dia menggarisbawahi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PLN diprediksi akan meningkat beberapa tahun mendatang, namun pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan perkiraan. Mantan petinggi Bank Dunia ini memperkirakan tidak ada kenaikan tarif listrik akan membuat PLN gagal bayar utang.

“ Adanya kebijakan pemerintah untuk meniadakan kenaikan tarif listrik dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN,” kata dia.(Sah)