Hore! Sri Mulyani Kembali Bebaskan Pajak Penghasilan Karyawan

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 3 Februari 2021 12:45

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Kembali Membebaskan Karyawan Dari PPh21.

Tak hanya itu, korporasi dan UMKM pun mendapatkan keringanan pajak.

Dream – Pemerintah memperpanjang insentif pajak, berupa pembebasan karyawan dan diskon angsuran pajak korporasi, pada tahun ini. Kebijakan ini tertuang dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi yang disusun oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“ Kami akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha dengan memberikan insentif perpajakan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dilansir akun YouTube Kementerian Keuangan, Rabu 3 Februari 2021.

Dalam paket kebijakan ini, pemerintah memperpanjang insentif perpajakan berupa PPh21 yang ditanggung pemerintah, PPh 22 Impor, dan PPh25. Untuk insentif pajak PPh21 DTP, sasarannya adalah pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp200 juta sesuai dengan klasifikasi.

Kemudian, untuk angsuran pajak korporasi atau PPh25, dia belum memberi tahu berapa diskonnya. Sekadar informasi, pada 2020, jumlah diskon angsurannya sebesar 50 persen. Yang menjadi sasaran insentif PPh25 adalah korporasi dan sektor UMKM.

Sri Mulyani juga membebaskan pungutan pajak PPh22 impor. Sederet kebijakan ini bertujuan untuk mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sektor yang terdampak COVID-19, dan membantu arus kas perusahaan agar bisa kembali menjalankan bisnisnya.

“ (Tujuan insentif perpajakan) untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan daya saing produktivitas ekonomi,” kata dia.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

1 dari 4 halaman

Dream – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menargetkan penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.743,6 triliun pada tahun 2021. Pemerintah optimistis penerimaan tersebut bisa tercapai.

“ Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Keuangan, akan bekerja sangat keras untuk mencapai target penerimaan perpajakan dan PNBP,” kata dia dalam Webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia “ Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional,” dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 29 Januari 2021.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun dengan rincian pemerintah pusat Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah Rp795,5 triliun. Rancangan APBN 2021 yang telah diserahkan ke DPR juga disusun untuk mendukung keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“ APBN tahun 2021 didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan, namun juga pada saat yang sama mulai konsolidasi menyehatkan kembali APBN kita,” kata mantan pejabat Bank Dunia.

2 dari 4 halaman

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan ruang relaksasi kredit bagi sektor-sektor vital maupun pengungkit ekonomi.

“ Misalnya, sektor real estate, kepemilikan kendaraan bermotor, dan industri kesehatan Khusus sektor kesehatan perlu kita dukung agar mempunyai kemampuan lebih luas untuk melayani masyarakat,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.

OJK juga berupaya agar perkembangan ekonomi pasca pandemi dapat berlangsung berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia melalui konsolidasi sektor jasa keuangan, penguatan tata kelola, reformasi industri keuangan nonbank dan pasar modal, serta koordinasi dalam pengawasan lintas sektor, dan pengawasan prakti konglomerasi keuangan.

Selain itu, Wimboh menyampaikan ekosistem jasa keuangan akan terus dikembangkan melalui produk berbasis teknologi sehingga semakin inklusif, menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk di antaranya UMKM.

3 dari 4 halaman

Menkeu: Orang Kaya Dunia Borong Vaksin Covid-19

Dream - Upaya mengadakan vaksin Covid-19 tak hanya melibatkan Kementerian Kesehatan. Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan juga turut sibuk mencari sumber vaksin yang bisa `ramah anggaran`.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih terus menegosiasikan harga vaksin Covid-19 yang ditawarkan sejumlah perusahaan luar negeri. Negosiasi menjadi alot karena banyak negara kaya memesan vaksin yang sama.

Tingginya permintaan kebutuhan vaksin dari berbagai negara di dunia membuat harga jualnya mengalami kenaikan signifikan.

" Orang-orang negara kaya memborong semua, dan orang-orang kaya di negara kaya mulai memborong sendiri," kata Srimulyahi dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Rabu, 27 Januari 2021.

4 dari 4 halaman

Vaksin Sinovac CoronoVac

Menkeu mengakui terkejut dengan dinamika seputar harga vaksin Covid-19 di dunia. Meskipun dia menyadari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah memperingatkan vaksinasi yang tengah dibutuhkan negara akan menjadi tragedi moral dunia.

" Ini sudah disampaikan oleh WHO dalam peringatan bahwa vaksinasi Covid bisa jadi tragedi moral dunia," jelasnya.

Meski demikian, Menkeu memastikan para ahli dan Kemenkes terus melakukan perencanaan vaksinasi termasuk mempertimbangkan masalah harga yang melonjak tersebut.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.