Sri Mulyani Sorot 3 Bidang Ini Guna Capai Pertumbuhan `Hijau`

Reformasi 3 bidang ini demi kemakmuran rakyat.

Dream - Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati menyoroti tiga bidang yang sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan di masa depan ramah lingkungan dan inklusif. Ketiga bidang tersebut adalah bidang energi, sumber daya alam, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Seperti dilansir dari situs Kementerian Keuangan, Rabu, 10 Juni 2015, menurut Sri Mulyani, di bidang pertama yaitu sektor energi, terdapat potensi besar dalam mengurangi kemiskinan sekaligus menciptakan pertumbuhan hijau.

“ Hampir 3 miliar orang masih memasak dengan bahan bakar yang menimbulkan polusi, seperti minyak tanah, kayu, arang dan kotoran sapi. Untuk mengatasinya, pembangkit energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi harus segera dimaksimalkan,” katanya dalam Indonesia Green Infrastructure Summit 2015 di Jakarta.

Selanjutnya, bidang kedua, pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab yang selama ini dikelola dengan biaya yang amat tinggi.

“ Hutan tropis Indonesia merupakan yang ketiga terbesar di dunia. Hutan ini menghasilkan minyak sawit dan ekspor batu bara lebih banyak dari negara manapun di dunia. Tapi kelompok ini bergantung pada pertumbuhan yang menimbulkan polusi, mahal dan destruktif,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, ada kesempatan yang dapat diraih Pemerintah Indonesia yaitu melalui pengelolaan ekonomi “ biru” yang baik di sektor perikanan. “ Pengelolaan ekonomi “ biru” yang baik dapat mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan pariwisata, dan membangun ketahanan,” ujar Mantan Menteri Keuangan itu.

Terakhir, tata kelola pemerintahan yang baik, di mana bagi banyak negara, ini adalah tantangan terbesar. “ Ini adalah masalah tata kelola pemerintahan yang berkinerja buruk sehingga mempengaruhi penegakan peraturan atau kemampuan untuk merancang peraturan yang lebih baik. Dan ini adalah masalah global,” tekannya.

Untuk menekan hal tersebut, Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat mengubah sistem pengambilan keputusannya menjadi lebih transparan dan inklusif, terutama tentang alokasi dan penggunaan sumber daya. Hal ini untuk memastikan bahwa lahan digunakan secara efisien.

“ Dan Indonesia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pembangunan yang mencemarkan, sehingga masyarakat dapat menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan,” pungkasnya.