Terobosan RI Ini Bisa Robohkan Surga Investasi Singapura

Sebuah kebijakan tengah disiapkan pemerintah untuk merangsang masuknya investasi asing.

Dream - Indonesia menyatakan perang dengan Singapura. Secara bertahap akan memotong tarif pajak penghasilan perusahaan, Indonesia berharap bisa mencegah perusahaan beralih ke negara dengan pajak yang lebih rendah seperti Singapura.

" Pemerintah akan memangkas suku bunga dari 25 persen saat ini menjadi mungkin 17,8 atau 17,5 persen," kata Luhut Panjaitan, Kepala Staf Presiden, mengatakan dalam sebuah wawancara di Jakarta pada 8 Mei seperti dikutip dari laman Bloomberg, Minggu, 17 Mei 2015.

Selain langkah tersebut, pemerintah juga memiliki rencana tambahan berupa amnesti pajak bagi warga sebagai upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

" Kami akan melakukannya, itu sudah diperintahkan oleh presiden. Dengan begitu tidak akan ada lagi kesenjangan terlalu besar dari Singapura," kata Luhut, mantan duta besar Indonesia untuk Singapura.

Presiden Joko Widodo saat ini tengah fokus memperbesar kas negara karena ia berusaha untuk meningkatkan infrastruktur dan mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen. Penurunan belanja pemerintah berkontribusi terhadap perlambatan lebih lanjut ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini dalam kuartal terakhir. Dan pendapatan pajak di Indonesia meleset dari target sepanjang tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi, yang mencapai titik terendah lebih dari lima tahun dari 4,7 persen dari tahun sebelumnya dalam tiga bulan sampai Maret, bisa pulih menjadi 5,3 persen kuartal ini setelah pemerintah menghabiskan anggaran pada bulan April, kata Luhut. Efek dari peningkatan belanja negara akan terlihat pada bulan Juni atau Juli, katanya.

Pemerintah akan menerapkan sistem elektronik untuk meningkatkan pendapatan pajak, jumlah wajib pajak individu dan mencapai rasio pajak-produk domestik kotor sebesar 15 persen, kata Luhut.

Pemerintah mulai melakukan kampanye untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan membebaskan wajib pajak dari hukuman jika telat membayar pajak selama lima tahun, kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam sebuah wawancara awal bulan ini.