Tetap Bos Pertamina, Nicke Widyawati Diminta Siapkan Perusahaan Listing di BEI

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Sabtu, 13 Juni 2020 08:00

Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Liputan6.com)

Erick menargetkan agar Nicke bisa menyiapkan 1 hingga 2 sub holding agar bisa melantai di Bursa Efek Indonesia.

Dream - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohor memastikan tetap mempertahankan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina. Pernyataan itu disampaikan setelah Pertamina menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang salah satu agendanya ialah perombakan direksi.

Erick menyatakan Nicke dipilih kembali menjadi Dirut Pertamina karena kinerja dan performanya yang baik selama menjabat orang nomor satu di BUMN tersebut. Ke depan, Erick menargetkan Dirut berhijab pertama di Pertamina itu bisa menyiapkan 1 hingga 2 sub holding yang bisa melantai di Bursa Efek Indonesia.

" Diharapkan 2 tahun ke depan sub holding ini go public supaya transparan dan akuntabel. Target 2 tahun ke depan, Bu Nicke harus bisa go public-an 1 hingga 2 sub holding," ujar Erick dalam konferensi pers virtual, Jumat 12 Juni 2020.

Erick menyatakan, Pertamina akan memiliki sub holding yang lebih terarah dan fokus kepada core bisnisnya.

" Jadi kita gabungkan unit yang sangat banyak di Pertamina jadi 1 kesatuan fokus bisnis. Misalnya, sub holding upstream atau hulu, kan banyak masing-masing," kata Erick.

Dengan banyaknya perusahaan dengan satu fokus bisnis, Erick mengakui kebijakan yang dijalankan jadi berbeda-beda dan tidak satu sinergi. Hal ini terbukti dari lifting minyak yang turun dari target.

1 dari 4 halaman

Rapihkan Anak Usaha

Harapan Erick, jika anak usaha Pertamina dirapikan, maka sinergitas untuk mencapai tujuan perseroan akan tercapai dengan efektif.

" Salah satu buktinya, lifting minyak turun. Berarti apa yang harus dilakukan? Dengan kebijakannya disatukan, kita harap adanya sinergi untuk hal yang lebih detail, ini kan nggak bisa per hulu, harus bersama-sama," ujarnya.(Sah, Sumber: Liputan6.com)

2 dari 4 halaman

Erick Thohir 'Bunuh' 35 BUMN

© Menteri BUMN Erick Thohir

Efisiensi BUMN terus dilakukan.

Dream - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, terus membenahi institusi yang dipimpin. Langkah terbaru, Erick melakukan efisiensi dengan menyederhanakan jumlah BUMN.

Erick mengatakan, semula jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan. Kini, BUMN yang masih beroperasi sebanyak 107 perusahaan akibat konsolidasi.

" Ini akan kita turunkan terus kalau bisa ke angka 80," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, disampaikan melalui keterangan tertulis diterima Dream.

Dia mengatakan pandemi Covid-19 menjadi momen tepat untuk merestrukturisasi dan memperkuat posisi BUMN, baik keuangan maupun industri. Konsolidasi perusahaan dijalankan terutama pada sektor farmasi dan asuransi.

3 dari 4 halaman

Bentuk Holding BUMN Farmasi dan Asuransi

Untuk sektor farmasi, Erick menggunakan skema holding. PT Bio Farma (Persero) ditetapkan sebagai induk perusahaan dengan anggota yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.

Selain untuk efisiensi, holding ini bertujuan memperkuat kemandirian industri dan meningkatkan ketersediaan produk kesehatan.

Sementara untuk sektor asuransi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau (BPUI) didapuk menjadi perusahaan induk. Anggotanya yaitu PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Terbentuknya holding asuransi ini dilandasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

4 dari 4 halaman

Potensi Konsolidasi Besar

Erick menekankan ke depannya, efisiensi dan restrukturiasi BUMN terus ditingkatkan. Saat ini masih banyak BUMN yang memiliki lini bisnis yang sama dan berpotensi untuk dikonsolidasi.

" Bersama dengan Kementerian Keuangan, kami akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai tata kerja pelaksanaan Tim Restrukturisasi BUMN. Saat ini, SKB sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya kami juga akan berdiskusi dengan kementerian teknis terkait," kata dia.