Unggul Karena Akad Syariah, Status BSI Jadi BUMN Bisa Dorong Laju UMKM Lebih Kencang

Reporter : Alfi Salima Puteri
Selasa, 22 Maret 2022 15:36
Unggul Karena Akad Syariah, Status BSI Jadi BUMN Bisa Dorong Laju UMKM Lebih Kencang
Akad syariah yang dijalankan Bank Syariah Indonesia dianggap cocok untuk pengusaha UMKM di Indonesia. Sistem bagi hasil akan menjadi keuntungan dan keunggulan BSI menggarap sektor ini.

Dream - Desakan agar PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) naik kelas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin menguat. Dengan status tersebut, BSI diyakini akan memberikan banyak manfaat untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Andai rencana menjadikan BSI sebagai BUMN terwujud, pengamat ekonomi syariah, Irfan Syauqi Beik berharap bank syariah terbesar di Indonesia ini bakal menunjukan komitmen lebih tinggi untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

Menurut Irfan, sistem bagi hasil yang dijalankan BSI dalam bisnis pembiayaannya akan cocok untuk memperluas sumber modal UMKM.

" Sehingga saat menjadi BUMN, pihak yang akan mendapatkan manfaat terbesar adalah UMKM,” ujar Irfan.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN tahun ini menargetkan perubahan status BSI menjadi BUMN. Pemegang saham mayoritas BSI saat ini dikuasai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan porsi 50,83 persen. Diikuti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) sekitar 24,85 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sekitar 17,25 persen, pemegang saham lain di bawah 5 persen, termasuk publik 7,08 persen.

 

1 dari 3 halaman

Kinerja UMKM Bisa Lebih Kencang

Irfan bahkan optimistis langkah cepat pemerintah menjadikan BSI menjadi BUMN akan mendorong laju UMKM bergerak lebih kencang. " Saya optimis akan semakin banyak UMKM yang bisa terlayani oleh BSI,” katanya.

Per Januari 2022, kredit UMKM dilaporkan tumbuh 13,3 persen (year on year/yoy) dan bulan sebelumnya 12,3 persen (yoy). Pertumbuhan ini disokong usaha berskala mikro yang berakselarasi dari 61,9 persen menjadi 73,2 persen yoy. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja mengalami penguatan menjadi 18,7 persen yoy.

Sementara itu BSI dalam laporannya menyatakan penyaluran pembiayaan ke UMKM sepanjang 2021 mencapai lebih dari Rp38 triliun. Jumlah itu mencapai sekitar 23,05 persen dari total penyaluran dana BSI diberikan kepada UMKM.

 

2 dari 3 halaman

Ekosistem Turut Menopang

Irfan menjelaskan peluang pembiayaan kepada sektor UMKM di Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini tak terlepas dari rasio wirausaha di Tanah Air terbilang tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Dari total jumlah penduduk, jumlah pengusaha di Indonesia masih kurang dari 4 persen sedangkan Singapura telah mendekati 10 persen.

Salah satu sektor UMKM yang memiliki peluang besar untuk digenjot jumlah wirausahanya adalah dengan memperbanyak industri halal berbasis UMKM. Saat ini produk halal makanan dan minuman serta fesyen negara ini terbilang cukup kuat.

Selain sektor UMKM, Irfan juga berharap BSI bisa mendorong ekosistem yang sudah ada seperti pesantren dan organisasi Islam dalam mendorong pengembangan wirausaha.

 

3 dari 3 halaman

Literasi Keuangan Tetap Jadi Perhatian

Usulan serupa juga disampaikan pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto yang menilai BSI cocok untuk menjadi pendorong sektor UMKM. Kecocokan itu tak terlepas dari akad syariah yang telah menjadi inti bisnis dari BSI.

“ Pembiayaan UMKM cocok dengan akad syariah. Ini mengandung prinsip kerja sama kedua belah pihak secara win-win,” katanya.

Sementara Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan faktor lain yang tak kalah penting untuk menjadi fokus BSI adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Piter menilai masih ada ketimpangan yang cukup jauh antara pemahaman masyarakat mengenai bank syariah dibandingkan dengan konvensional.

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat literasi keuangan syariah saat ini baru sekitar 8,93 persen, atau jauh dibandingkan konvesional yang sudah mencapai 38,03 persen. Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan syariah yang hanya 9,1 persen dibandingkaninklusi keuangan nasional yang sudah mampu mencapai 76,19 persen.

Beri Komentar