Dream - Presiden Joko Widodo mengusulkan alokasi belanja negara dalam Rancangan APBN tahun 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun. Dana tersebut terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun dan transfer ke daerah Rp811,7 triliun.

Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.106,4 triliun, anggaran belanja negara dalam RAPBN 2023 tersebut lebih rendah sekitar Rp64 triliun.

Usulan Rancangan APBN 2023 dan Nota Keuangan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selas,a 16 Agustus 2022.

Alokasi terbesar usulan anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2023 berasal dari anggaran pendidikan untuk program peningkatan produktivitas dan kualitas SDM senilai Rp608,3 triliun.

"Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," ujar Jokowi dalam pidatonya.

Selain anggaran pendidikan, pemerintah di tahun 2022 juga mengalokasikan dana yang cukup besar untuk perlindungan sosial senilai Rp479,1 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam jangka panjang, anggaran ratusan triliun yang disiapkan pemerintah diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan di Tanah Air.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran cukup besar di bidang infrastruktur yang mencapai Rp392 triliun. Salah satu alokasi anggaran disiapkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas, infrastruktur energi dan pangan, serta pemerataan dan akses TIK.

Sementara di bidang kesehatan, Presiden Jokowi mengusulkan anggaran senilai Rp169,8 triliun, atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

"Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," ujarnya.

Sementara untuk anggaran transfer ke daerah yang direncanakan sebesar Rp811,7 triliun akan diloaksikan untuk lima program tersebut.

Kelima program itu adalah meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memperkuatpenggunaantransfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas.

Dua program lainnya adalah meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik.