Ternyata bukan barang-barang mewah yang disebut Ahok paling mahal di Ibukota.
Dream - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, transportasi dan tempat tinggal merupakan dua biaya dengan pembiayaan termahal di ibukota. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan subsidi untuk dua sektor tersebut.
Subsidi yang diberikan untuk transportasi telah diberikan melalui pelayanan Transjakarta. Sementara, untuk tempat tinggal, tahun depan warga akan dibebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun hanya untuk bangunan dan lahan di bawah Rp 1 miliar. Serta warga yang menempati rumah susun sederhana milik (rusunami).
" Di Jakarta yang paling mahal itu apa? Transportasi sama rumah," ucap Ahok di Balai Kota, seperti dikutip dari laman situs beritajakarta.com, Sabtu, 12 September 2015.
Dikatakan Ahok, dari sisi kesehatan dan pendidikan, pemerintah telah memberi jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Namun, lanjut Ahok, untuk keringanan PBB, belum bisa diterapkan tahun ini. Pihaknya tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum kebijakan tersebut.
" Makanya nggak bisa tahun ini. Kita keluarkan Pergub berlaku tahun depan. Tapi yang nunggak mesti bayar hutang sampai akhir tahun," katanya.
Menurut Ahok, penghapusan PBB ini juga berkaitan dengan penghitungan upah minimum provinsi (UMP). Karena penghitungan UMP juga berdasarkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
" Kita pikir, dulu survei kemiskinan di DKI menggunakan 2.500 kalori per hari jadi kalau diuangkan sekitar Rp 450 ribuan. Jadi, orang yang berpenghasilan di bawah Rp 450-460 ribu itu dianggap hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal survei, untuk menentukan UMP adalah survei KHL seorang lajang," katanya.
Pihaknya, tambah Ahok, mengimbau warga yang sudah memiliki rumah di Jakarta untuk tidak menjual rumahnya. Sebab, jika warga itu keluar dari Jakarta, maka biaya transportasinya akan lebih mahal.
" Lebih baik tetap tinggal di Jakarta, tapi kamu enggak usah bayar PBB ya. Atau anda tinggal di rumah susun, saya tanggung sudah, enggak usah keluar uang naik bus lagi, anak kamu juga dapat KJP, puskesmas juga melayani," tandasnya. (Ism)
