Pertemuannya dengan Presiden Sri Lanka adalah bagian dari lawatan Jokowi ke Jepang. Dalam kesempatan itu, presiden menawarkan gerbong kereta milik INKA.
Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena. Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi menawarkan gerbong kereta api kepada Sri Lanka.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan pertemuan kedua presiden memang membahas beberapa isu, termasuk isu ekonomi. Dalam kesempatan itu, presiden menyampaikan minatnya membantu pembangunan ekonomi Sri Lanka, termasuk pengadaan gerbong kereta api.
Sekadar catatan, pembangunan kereta api dan pengadaan gerbong kereta, baik kereta penumpang maupun barang, telah masuk dalam Propose Sri Lanka 2015-2020.
" PT INKA (PT Industri Kereta Api) sudah menyampaikan niatnya untuk bekerja sama dengan Sri Lanka, dan Presiden Jokowi menyampaikan indonesia siap untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan kereta api. Itu yang disampaikan Presiden mengenai masalah ekonomi," kata Retno di Jepang, dilansir dari setkab.go.id, Jumat 27 Mei 2016.
Pemerintahan Sri Lanka, lanjut dia, relatif masih baru. Sebab, baru tahun lalu pemerintahan ini terbentuk. Meskipun demikian, mereka juga mengharapkan ada penerbangan dari Jakarta ke Kolombo.
" Itu akan dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan," kata dia.
Sekadar informasi, lawatan Jokowi ke Jepang ini dalam rangka menghadiri undangan G7 Outreach Meeting di Iseshima, Jepang pada 26-27 Mei 2016. G7 ini adalah kelompok tujuh negara maju yang terdiri atas Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Agenda rutin G7 ini adalah menghadakan pertemuan ekonomi dan politik yang dihadiri para kepala negara/pemerintahan dan pejabat-pejabat organisasi internasional.
Selain menghadiri agenda G7, eks walikota Solo ini juga direncanakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Sri Lanka dan Presiden Perancis. Rombongan delegasi Indonesia dipimpin Jokowi. Anggota delegasi ini adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad.
