Pergantian presiden tampaknya tidak begitu memberikan angin segar untuk industri keuangan syariah. Nasib industri ini diperkirakan masih stagnan pada tahun 2015 mendatang.
Dream - Pengamat ekonomi syariah Muhammad Gunawan Yasni menilai perkembangan industri keuangan syariah pada tahun 2015 mendatang masih berjalan stagnan. Pasalnya, dia menilai tidak ada program khusus dari pemerintahan baru untuk pengembangan industri tersebut.
" Saya masih berharap ke Pak JK, tapi sepertinya program yang ada kurang memberikan independensi. Memang ada program kerakyatan tapi selama ini kan rakyat kita sudah menjalankan bisnisnya sendiri-sendiri," ujar Gunawan kepada dream.co.id, Rabu, 24 September 2014.
Menurut Gunawan, perkembangan industri keuangan syariah membutuhkan pemimpin yang idealis dan esensial sehingga bisa mengeluarkan kebijakan yang mendukung industri syariah tanpa mau disetir pihak-pihak lain atau takut dengan pendapat orang.
" Sebenarnya gampang saja kalau ada pemimpin yang idealis dan esensial. Jadi tidak artifisial dan pragmatis yang tidak berani mengeluarkan kebijakan pro syariah karena takut dengan perkataan orang, atau mau ngomong kalau ada yang ngomong juga, semuanya bergantung pada orang," ungkapnya.
" Misalkan, pemimpin yang berani membuat aturan setiap BUMN yang menerbitkan obligasi juga harus menerbitkan sukuk, lalu BUMN harus bersinergi dengan anak perusahaannya yang syariah. Kalau kebijakan ini ada maka perkembangan industri keuangan syariah akan berkembang cepat di Indonesia. Sayangnya, kebijakan tersebut belum pernah terjadi," keluhnya.
Hal ini berbeda dengan pemimpin di Malaysia, tambah Gunawan. Para pemimpin negara dan pihak Bank Malaysia sangat fokus dalam mempromosikan industri keuangan syariah.
" Gubernur Bank Malaysia contohnya, Zeti Akhtar, dia kunjungan ke mana-mana pasti " membawa" produk syariahnya. Di sana mereka berjamaah membangun industri keuangannya jadi bisa cepat besar," ujarnya.
Namun, lanjut Gunawan, masih ada peluang dalam mengembangkan industri keuangan syariah ini di Indonesia. Salah satunya dengan pergerakan individu yang memiliki kekuatan dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk membuat kebijakan yang pro syariah.
" Di OJK kita masih ada Pak Muliaman Hadad, di BI masih ada Pak Halim Alamsyah, ya mudah-mudahan mereka bisa melakukan upaya di akarnya dengan kebijakan pro syariah. Jika tidak maka tahun 2015 ini perkembangan industri syariah masih stagnan," pungkasnya.
