Pemerintah berencana mengeluarkan aturan pembebasan visa bagi 4 negara. Langkah tersebut sebagai upaya penguatan nilai tukar rupiah dan peningkatan penerimaan negara dari sektor wisata.
Dream - Guna menambah devisa negara dari kunjungan wisatawan sekaligus sebagai upaya penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, pemerintah dalam waktu dekat akan memberikan aturan bebas visa bagi turis asal China, Korea Selatan (Korsel), Rusia, dan Jepang.
Aturan bebas visa bagi wisatawan keempat negara itu merupakan salah satu dari sejumlah paket kebijakan yang akan diumumkan pemerintah, dalam menghadapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Senin, 16 Maret 2015, Menko Perekonomian Sofyan Jalil menjelaskan dengan aturan bebas visa bagi turis asal China, Korea Selatan, Rusia, dan Jepang, maka total negara yang warganya bebas visa masuk ke Indonesia kini menjadi 19 negara.
Sebelumnya, aturan bebas visa sudah diberlakukan pemerintah bagi wisatawan Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Hong Kong Special Administration Region (Hong Kong SAR), Makau Special Administration Region (Makau SAR), Cile, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
" Kita harapkan 19 negara ini sudah meng-cover 95% turis yang datang ke Indonesia," jelasnya.
Menurut Sofyan, pemerintah akan terus melakukan studi untuk menambah lagi negara yang warganya memperoleh aturan bebas visa ke Indonesia. Dengan demikian, wisatawan luar bisa menjadi salah satu sumber penambahan devisa negara.
Lebih lanjut, Sofyan menambahkan akan ada sejumlah paket kebijakan lain yang disiapkan pemerintah untuk merespon pelemahan nilai tukar rupiah itu, di antaranya insentif untuk perusahaan dengan tujuan ekspor dan perusahaan yang melakukan reinvestasi.
" Reinvestasi laba di dalam negeri itu akan kita berikan insentif pajak dalam beberapa bentuk. Misalnya PPh (Pajak Penghasilan) 30% dan PPh 10% atas dividen untuk pajak luar negeri melalui tax treaty. Mereka bisa pilih kompensasi kerugian yang lebih lama dari 10 tahun," ujar Sofyan.
Paket kebijakan ekonomi yang dimaksudkan sebagai upaya memperkuat nilai rupiah itu sendiri rencananya akan diumumkan pemerintah pada hari ini. (Ism)
