Dana haji yang mencapai triliunan rupiah diinvestasikan pada produk berbasis ekonomi syariah
Dream - Presiden Joko Widodo mengusulkan dana besar calon jamaah Haji yang selama ini hanya mengendap bisa diinvestasikan ke usaha lain yang aman.
Investasi berbasis ekonomi syariah ini harus bisa memberi nilai lebih bagi pelayanan calon jamaah Haji.
Amanat Presiden Jokowi tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas yang membahas pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan Kesiapan Penyelenggaraan Haji Tahun 2015/1436 H di Istana Bogor, Jumat, 5 Juni 2015.
Mengutip keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juni 2015, UU Nomor 34 Tahun 2014 memerintahkan pembentukan BPKH agar pengelolaan dana yang telah disetorkan oleh calon jamaah Haji dapat dilakukan secara lebih optimal, efisien, transparan, dan akuntabel.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam paparannya menyebutkan daftar tunggu calon jamaah Haji yang semakin panjang membuat akumulasi dana haji pun semakin besar. Dana tersebut perlu dikelola dengan asas yang sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.
Pengelolaan keuangan Haji sendiri diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta meningkatkan kemaslahatan umat Islam.
Menurut Lukman, pengelolaan dana keuangan Haji tersebut akan dilakukan BPKH yang merupakan badan hukum publik dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BPKH bukan unit struktural Kementerian Agama.
Pada bagian lain, Presiden juga meminta pengawasan pelaksanaan haji diperkuat agar penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan lancar.
Sehubungan adanya renovasi Masjidil Haram, jamaah haji Indonesia pada tahun ini berjumlah 168.800 orang.
Menurut rencana, kloter pertama akan diberangkatkan pada 21 Agustus 2015.
" Yang menggembirakan, adalah seluruh keberangkatan dari 12 embarkasi akan langsung mendarat di Madinah. Dengan demikian, selain memperpendek jarak tempuh, juga menghemat tenaga dan stamina jamaah, serta efisiensi pengadaan transportasi, akomodasi dan konsumsi," ungkap Menag.
Selain itu juga, untuk transportasi lokal, akan disediakan bus shalawat yang beroperasi 24 jam. Bus shalawat ini diperuntukkan bagi jamaah yang tinggal dengan radius 2 km atau lebih di luar Masjidil Haram
