Kenaikan dipicu oleh asumsi harga minyak mentah yang naik dan kurs rupiah.
Dream – Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi energi tahun depan alam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Anggaran untuk membuat harga energi terjangkau masyarakat tersebut dialokasikan senilai Rp134 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran energi tahun depan lebih tinggi daripada outlook tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp128,47 triliun.
“ Naik 4,3 persen dibandingkan dengan outlook subsidi energi pada 2021 yang sebesar Rp128,47 triliun,” kata Pada Senin 16 Agustus 2021 dalam konferensi pers Nota Keuangan dan APBN 2022 secara virtual yang disiarkan langsung melalui Youtube PerekonomianRI.
Kenaikan ini, lanjut dia, disebabkan oleh kenaikan asumsi harga minyak mentah dan perubahan nilai tukar rupiah. Harga Indonesia Crude Price (ICP) pada RAPBN 2022 diasumsikan senilai US$63 per barel dan nilai tukar Rp14.350 per dolar AS.
Lanjut Sri Mulyani, pemerintah tetap memberikan susbidi BBM berupa untuk solar senilai Rp500 per liter. Selain itu, pemerintah juga mengarahkan susbidi LPG 3 kg dan listrik kepada masyarakat penerima berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“ (Kami) mendorong pengembangan energi baru terbarukan,” kata dia.
Menkeu menegaskan pemerintah melakukan transformasi subsidi energi secara bertahap dan berhati-hati. Hal ini mengingat tahun depan adalah pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
1 dari 2 halaman
Jokowi dan Kebijakan Gas-Rem Selama Covid-19
Dream – Pemerintah menekankan pentingnya PPKM dan bantuan sosial selama pandemi Covid-19 untuk “ menyeimbangkan” kesehatan dengan perekonomian.
Pada Senin 16 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo merujuk kepada data serta ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam mengambil keputusan. Data dan keadaan yang berubah harus ditanggapi secara cermat.
Menurut Jokowi, tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan.
“ Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian,” kata Jokowi dalam siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden.
Formula itu dilakukan ketika memutuskan kebijakan tentang PPKM. Jokowi mengakui kebijakan yang berubah-ubah ini sering dinilai tidak konsisten.
“ Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat,” kata dia.
2 dari 2 halaman
Bansos Pun Diberikan
Pengetatan mobilitas yang dilakukan pemerintah, lanjut Jokowi, membuat pemerintah memberikan lebih bantuan sosial. Sebut saja Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi gaji, serta Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
“ Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen,” kata dia.
Yang lebih utama, lanjut Jokowi, pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional.
“ Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita,” kata dia.
