Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Ilustrasi
Dream - Kesabaran pemerintah Saudi pada pemilik lahan kosong sudah habis. Dianggap terlalu lama menelantarkan lahannya, Kementerian Perumahan Arab Saudi berencana mengenakan pajak terhadap lahan yang belum dikembangkan.
Media resmi pemerintah Saudi seperti dilansir laman Arabnews, Kamis, 15 Januari 2015, Menteri Perumahan Shuwaish Al Duwaihi menegaskan kebijakan baru ini diharapkan bisa membantu mengakhiri kekurangan rumah di Saudi dan memacu pertumbuhan ekonomi negara itu.
Banyak lahan kosong di kerajaan tersebut dimiliki oleh orang-orang kaya atau perusahaan yang lebih suka menyimpannya sebagai investasi atau menjualnya dengan harapan mendapat untung besar.
Pemerintah Saudi sebetulnya telah saja lama mempertimbangkan pengenaan pajak untuk mendorong pemilik mengembangkan atau menjual lahan miliknya. Pada September tahun lalu, masalah ini telah dibahas Dewan Ekonomi Agung Saudi yang diketuai Raja Abdullah.
Dikutip Saudi Press Agency, Menteri Al Duwaihi mengusulkan meningkatkan momentum politik untuk pajak ini dapat menambah pendapatan negara di tengah turunnya harga minyak global.
" Kementerian Perumahan mendorong aturan pajak tentang lahan kosong," kata Al Duwaihi. " Kementerian telah mengajukan studi rinci tentang hal ini yang akan memiliki dampak positif pada kenaikan harga tanah dan monopoli tanah."
Riyadh termasuk dalam daftar kota Saudi yang menderita kekurangan lahan, Sejumlah lahan yang dimiliki kementerian untuk membangun perumahan sejauh ini terletak di desa-desa dan tempat-tempat yang jauh dari perkotaan.
Setelah muncul kerusuhan di dunia Arab pada tahun 2011, Raja Abdullah mengumumkan rencana pembangunan 500 ribu rumah selama beberapa tahun senilai US$ 67 miliar. Tapi birokrasi serta kekurangan lahan telah menunda skema tersebut.
Koran Al Watan mengutip Al Duwaihi yang mengatakan 62 persen dari sekitar 20 juta warga Saudi telah memiliki rumah sendiri. Dana Moneter Internasional memperkirakan bahwa tidak termasuk orang-orang yang tinggal di perumahan tradisional, rasionya adalah 36 persen.
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


10 Pengganti Garam yang Bisa Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bahasa Apa yang Digunakan Oleh Orang Sriwijaya Pada Masa Lalu?

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya