Presiden Joko Widodo ingin pengelolaan dana haji transparan dan akuntabel.
Dream - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyiapkan program investasi di Arab Saudi. Upaya ini agar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji lebih efisien.
"Tahun 2019 kita akan melakukan investasi supaya biaya ibadah haji lebih efisien dan jemaah lebih nyaman. Seluruh kontrak-kontrak pemondokan dilakukan lebih awal dan tidak lagi dilakukan hanya satu tahun saja," kata Anggito, diakses Dream dari laman kemenag.go.id, Jumat, 27 April 2018.
Anggito mengatakan selain investasi di Arab Saudi, BPKH juga berencana berinvestasi di Indonesia. Saat ini rencana investasi BPKH sudah ditandatangani oleh Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Melalui PINA, investasi yang dilakukan akan dipastikan hanya kepada proyek-proyek yang memiliki risiko rendah, menghasilkan keuntungan yang optimal, serta berprinsip syariah.
"Kalau di Arab Saudi, jelas seperti hotel, katering, dan transportasi. Seluruh upaya investasi itu pada prinsipnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan biaya penyelenggaraan haji kita menjadi lebih efisien," ucap Anggito.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pengelola dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kita ingin (pengelolaan) yang transparan dan akuntabel. Karena ini sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap pola investasi BPKH dapat lebih efisien, tidak hanya untuk jemaah haji, namun juga berbagai kepentingan umat Islam.
"Bapak Presiden intinya menekankan investasi itu selain harus betul-betul dilakukan dengan prinsip syariah dan kehati-hatian, juga harus memilih yang paling kecil risikonya dan bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya," ucap Lukman. (ism)
