Deretan Jenderal dan Menteri yang Akhiri Nasib Ormas FPI

Reporter : Syahid Latif
Rabu, 30 Desember 2020 15:01
Deretan Jenderal dan Menteri yang Akhiri Nasib Ormas FPI
Bahkan terdapat tiga menteri yang berstatus mantan jenderal. Siapa saja mereka?

Dream - Nasib Front Pembela Islam (FPI) sebagai Organisasi Kemasyaratan (Ormas) akhirnya berakhir. Pemerintah mengumumkan Ormas yang dipimpin Rizieq Shihab itu tak lagi terdaftar di Kemenhukham.

Pengumuman penetapkan tersebut berlangsung di kantor Kemenkopulhukam dipimpin Mahfud MD sebagai empunya para menteri bidang hukum.

" Bahwa FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD dalam keterangan pers yang berlangsung di Jakarta.

Penetapan FPI sebagai Ormas tak terdaftar dikeluarkan dalam sebuah keputusan pemerintah hasil rapat bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga negara.

Dalam keterangan pers yang disiarkan secara langsung lewat akun youtube Kemenkopulhukam tersebut, Mafhud menampilkan sejumlah pejabat negara yang sebagian berpakaian batik dan kemeja putih khas kabinet Indonesia Maju.

Tak kurang dari 12 pejabat tampil mengapit Menko Mahfud yang berdiri di depan podium. Separuh di antara para pejabat tersebut bahkan berstatus perwira tinggi dan mantan jenderal.

 

1 dari 5 halaman

Ini Deretan Menteri dan Jenderalnya

Para jenderal aktif yang hadir memutuskan penetapan status Ormas FPI tersebut adalah Kepala Badan Nasioal Penanggulan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Terdapat pula mantan jenderal bintang empat yang hadir seperti Mendagri Tito Karnavian yang merupakan mantan Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang pernah menjabat panglima TNI,

Selain Menko Mahfud MD, para pejabat publik dari kalangan sipil yang hadir adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae.

2 dari 5 halaman

FPI Resmi Bubar sebagai Ormas Sejak 21 Juni 2019

Dream - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengumumkan melarang kegiatan yang mengatasnamakan organisasi Front Pembela Islam atau FPI.

Menurut Mahfud Md , FPI sudah bubar sebagai ormas sejak 21 Juni 2019.

" FPI sejak 21 Juni 2019 secara resmi telah bubar sebagai ormas," kata Mahfud di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu 30 Desember 2020.

Namun, lanjut Mahfud, FPI masih sering melakukan kegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan peraturan undang-undang. Seperti tindak kekerasan, razia sepihak, provokasi, dan sebagainya.

Dia menegaskan, pemerintah telah melarang segala aktivitas FPI berdasarkan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

" Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yg dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi," tutur Mahfud Md.

Mahfud menegaskan, ke depan kepada TNI Polri dan pemerintah daerah untuk menolak setiap kegiatan yang diselenggarakan masyarakat mengatasnamakan FPI.

" Dengan adanya pelanggaran ini, tidak ada legal standing, bagi aparat dan Pemerintah Daerah kalau ada masyarakat yang mengatasnakan FPI itu harus ditolak," ujar Mahfud.

Pelarangan aktivitas FPI ini sesuai dengan putusan MK Nomor 82 tanggal 23 Desember 2014.

" Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU 11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," ujar Mafhud.

 

3 dari 5 halaman

'Dosa-Dosa' yang Membuat FPI Dibubarkan

Dream - Pemerintah menyatakan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi yang sudah tidak lagi terdaftar. FPI secara de jure dianggap bubar sejak 21 Juni 2019 karena tidak memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin organisasi mereka.

Wakil Menteri Hukum dan Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, menyebutkan sejumlah 'dosa' yang dilakukan anggota organisasi yang dipimpin oleh Rizieq Shihab. 'Dosa-dosa' itulah yang menjadi pertimbangan melarang segala kegiatan FPI di Indonesia.

Menurut Edward, berdasarkan data ada 35 anggota maupun yang pernah bergabung dengan FPI, terlibat dalam tindak pidana terorisme. " Dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana," kata Edward dalam siaran pers, Rabu 30 Desember 2020, .

4 dari 5 halaman

Di samping itu, sebanyak 206 anggota maupun yang pernah tergabung dengan FPI terlibat tindak pidana umum lainnya. " Yang 100 di antaranya telah djatuhi piana," tegas dia.

Dalam pertimbangan lain, Edward mengatakan bahwa terjadi pelanggaran ketentuan hukum, pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat.

" Yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum," kata Edward.

5 dari 5 halaman

FPI Resmi Dilarang Pemerintah

Dream - Pemerintah resmi mengumumkan pelarangan terhadap seluruh kegiatan Front Pembela Islam atau FPI. Ormas yang dipimpin Muhammad Rizieq Shihab ini tidak lagi terdaftar di Kemenkumham namun tetap melakukan tindakan yang mengandung kekerasan.

" Bahwa FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD, membacakan keputusan Pemerintah yang ditetapkan rapat bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga negara, disiarkan channel YouTube Kemenkopolhukam.

Mahfud mengatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU.11/2013 tanggal 23 Desember 2014, Pemerintah melarang aktivitas FPI. Seluruh kegiatan FPI akan dihentikan.

" Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata dia.

Mahfud menegaskan FPI tidak lagi memiliki legal standing terhadap aparat hukum dan pemerintahan.

" Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak terhitung hari ini (Rabu, 30 Desember 2020)," kata Mahfud.

Hal ini diperkuat dengan keputusan bersama enam pejabat tertinggi yang juga hadir dalam keterangan pers bersama ini. Mereka yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate , Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Tampak hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan TNI Moeldoko, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto.  

 

Beri Komentar