Dream - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (DPP Amphuri) menghormati keputusan pemerintah yang tak mengirim jemaah haji 2021. Amphuri dapat memahami pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan.

"Amphuri menghormati keputusan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membatalkan keberangkatan jamaah haji pada tahun ini yang didasarkan karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berlalu," ujar Ketua Umum DPP Amphuri, Firman M Nur.

Firman menilai kebijakan pembatalan haji ini tidak hanya karena belum dibukanya akses maupun belum adanya kepastian soal kuota dari Arab Saudi. Melainkan juga mengedepankan sikap kehati-hatian demi menjaga keselamatan jemaah.

"Semoga ini menjadi keputusan terbaik yang bisa diterima, setelah Amphuri bersama Kementrian Agama dan seluruh stakeholder berupaya mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari skema keberangkatan, mitigasi, termasuk kajian fikih ibadahnya," kata dia.

Minta Pemerintah Lanjutkan Diplomasi

Sesuai Undang-undang, terang Firman, pemerintah memang harus menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Jaminan itu bahkan diberikan sejak dari embarkasi, dalam perjalanan, berada di Saudi hingga kembali ke Tanah Air.

"Inilah yang menjadi dasar Pemerintah membatalkan penyelenggaraan haji tahun ini," ucap dia.

Firman juga mengakui pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Meski penanganan Covid-19 di Indonesia sudah lebih baik, tetapi kasus di sejumlah negara di dunia menunjukkan kondisi mengkhawatirkan.

"Bisa jadi, kebijakan ini menjadi pertimbangan Saudi juga untuk menjaga dan keselamatan para jemaah haji, sehingga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M," kata dia.

Firman mengatakan, Amphuri meminta pemerintah terus berdiplomasi tingkat tinggi. Sehingga Pemerintah Saudi dapat segera memberikan akses masuk bagi Warga Negara Indonesia.

Resmi! Indonesia Batal Berangkatkan Jemaah Haji 2021

Dream - Pemerintah telah mengambil keputusan terkait ibadah haji 1442 H/2021 M. Pemerintah kembali tidak mengirimkan jemaah haji ke Tanah Suci.

"Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya," ujar Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 3 Juni 2021.

Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021. "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Juni 2021," kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan dalam menetapkan keputusan ini. Seperti kasus pandemi Covid-19 meski di Indonesia sudah membaik namun cenderung meningkat di sejumlah negara lain, termasuk di Saudi.

Belum Ada Kepastian dari Saudi

Pertimbangan lainnya, pemerintah wajib menjaga keselamatan jiwa jemaah haji. Menurut Gus Yaqut, keselamatan jemaah haji terancam pandemi Covid-19 beserta varian barunya di seluruh dunia.

Hingga saat ini, tambah Gus Yaqut, pemerintah Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji.

"Pemerintah Arab Saudi belum membuka layanan ibadah haji 1442 H/ 2021 M dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pemberangkatan jemaah haji," kata Gus Yaqut.

Kepastian Haji 2021 Diumumkan Siang Ini

Dream - Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR sepakat mengumumkan kepastian pemberangkatan jemaah haji 2021 pada Kamis, 3 Juni 2021. Pengumuman akan dilakukan bersama di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Insya Allah besok (Kamis) siang akan kami umumkan di Kantor Kemenag," ujar Gus Yaqut, dikutip dari Merdeka.com.

Kesepakatan diambil setelah Kemenag dan Komisi VIII menggelar rapat tertutup pada Rabu, 2 Juni 2021. Gus Yaqut pun meminta masyarakat bersabar.

"Tadi sudah saya sampaikan sudah dibahas dari A sampai Z, besok akan kita sampaikan ke publik, sabar sedikit," kata dia.

Agar Tak Salah Paham

Selanjutnya, Gus Yaqut mengaku tak ingin timbul kesalahpahaman dalam penyampaikan keputusan ini ke publik. Sehingga dia menilai perlu ada penataan sebelum keputusan diumumkan.

"Kan harus ditata supaya tidak salah apa yang disampaikan ke publik, harus transparan yang disampaikan ke publik," kata dia.

Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, menjelaskan hal senada. Dia mengatakan telah terjadi pembicaraan dari hati ke hati antara DPR dan Kemenag terkait nasib penyelenggaraan haji 2021.

"Tadi saya memimpin rapat secara tertutup, pembicaraan dari ke hati, maka besok kami dengan Pak Menteri akan mengumumkan pelaksanaan haji tahun ini," terang Yandri.