Keberangkatan Haji 2021 Dibatalkan, Menag: `Pahit tapi Ini yang Terbaik`

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 3 Juni 2021 19:01
Keberangkatan Haji 2021 Dibatalkan, Menag: `Pahit tapi Ini yang Terbaik`
`Ada sejumlah pertimbangan yang ditetapkan, salah satunya keselamatan jemaah di tengah pandemi Covid-19.

Dream - Pemerintah melalui Kementerian Agama telah memutuskan membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji 1442 H/2021 M. Selain karena pandemi belum berakhir, pemerintah Arab Saudi hingga 1,5 bulan jelang Idul Adha belum kunjung memberi keputusan mengenai penyelenggaraan ibadah haji.

" Keputusan ini pahit, tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai," ujar Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam konferensi pers, Kamis, 3 Juni 2021.

Gus Yaqut mengatakan dalam pandemi saat ini, Pemerintah wajib menjaga jiwa para jemaah haji dari bahaya pandemi. Kesehatan dan keselamatan jemaah haji menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan dibatalkannya haji 2021.

" Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19," kata Gus Yaqut.

Selain itu, Gus Yaqut mengatakan sampai saat ini, Pemerintah Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk penandatangan Nota Kesepahaman persiapan penyelenggaraan haji. Hal ini terjadi tidak hanya pada Indonesia bahkan semua negara.

" Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan," ucap Gus Yaqut.

1 dari 5 halaman

Waktu Persiapan Tak Mencukupi

Hal ini menyebabkan semua persiapan di dalam negeri belum dapat difinalisasi. Seperti kontrak penerbangan, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas dan pelaksanaan manasik haji yang kesemuanya baru bisa difinalisasi setelah ada kuota dari Saudi.

Demikian halnya dengan penyiapan layanan di Saudi mulai akomodasi, konsumsi, maupun transportasi. Seluruh layanan tersebut baru bisa dipastikan siap jika sudah ada MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

" Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M itu hingga hari ini belum juga dilakukan. Padahal dengan kuota 5 persen dari kuota normal saja, waktu penyiapan dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari," terang Gus Yaqut.

 

2 dari 5 halaman

Dampak Pembatasan

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu berlaku pula dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umroh awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan sholat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan sholat juga diatur berjarak.

Ada juga pembatasan untuk sholat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

" Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain," kata Gus Yaqut.

3 dari 5 halaman

Indonesia Disebut Batal Kirim Jemaah Haji karena Utang ke Saudi, Ini Kata Menag

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan bahwa berita yang menyebut batalnya pengiriman jemaah haji 2021 gara-gara Indonesia punya utang akomodasi ke Arab Saudi adalah hoaks. Dia menegaskan Indonesia sama sekali tak punya utang.

" Indonesia ini tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji, jadi info itu 100 persen hoaks atau berita sampah semata, tidak usah dipercaya," ujar Gus Yaqut dalam konferensi pers di Gedung Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 3 Juni 2021.

Menurut Gus Yaqut, calon jemaah haji 1441 H/2020 M baik reguler maupun khusus yang sudah melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) akan menjadi calon jemaah haji tahun 1443 H/2022 M. Kemenag juga membuka opsi jemaah dapat meminta kembali BPIH tersebut namun bukan dana setoran awal.

" Jadi bisa diambil kembali dan atau bisa tetap di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk kita perhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji," kata Gus Yaqut.

4 dari 5 halaman

Disimpan di Bank-bank Syariah

Kepala BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan, untuk tahun 2020 tercatat 196.865 jemaah haji reguler melakukan penulasan biaya haji. " Dana yang terkumpul semuanya, baik setoran awal dan setoran lunas adalah Rp7,05 triliun," kata Anggito.

Untuk haji khusus 2020, terdapat 15.084 jemaah yang melakukan pelunasan. Dari kuota khusus ini, BPKH mencatat dana yang terkumpul mencapai US$120,67 juta (setara Rp1,72 triliun).

" Tahun itu pula ada 569 jemaah yang membatalkan, jadi hanya 0,29 persen. Kemudian haji khusus yang membatalkan 162, jadi hanya 1 persen," terang Anggito.

Selanjutnya, Anggito menjelaskan seluruh dana tersebut saat ini disimpan serta diinvestasikan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah yang aman. " Perlu kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman," ucap dia.

5 dari 5 halaman

Masyarakat Diminta Tak Khawatir

Pada kesempatan tersebut pula, Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, menegaskan berita yang menyebut Indonesia masih punya utang ke Saudi terkait haji, baik penginapan, katering dan sebagainya adalah bohong.

" Dana haji sangat aman, aman, aman, dan aman," kata dia.

Dia pun meminta masyarakat tidak khawatir. Yandri juga menjelaskan pembatalan haji tahun ini murni karena pertimbangan masih terjadinya pandemi Covid-19 dan belum ada keputusan pasti dari Saudi.

" Tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan haji ini intinya uang yang bapak ibu setorkan itu sangat aman," kata dia.

Beri Komentar