Otoritas Kanada beralasan perbedaan sistem hukum terkait hak asuh menjadi penyebab penangguhan ini.
Dream - Warga Kanada akan kesulitan jika ingin mengadopsi anak dari Pakistan. Pemerintah Kanada memutuskan menangguhkan pemberian izin adopsi lantaran perbedaan sistem hukum di dua negara tersebut.
Namun kebijakan ini tampaknya tidak berjalan mulus. Beberapa pemerintah negara bagian memiliki kebijakan yang berbeda dengan pemerintah federal Kanada sehingga timbul dugaan saling lempar tanggung jawab.
"Pemerintah federal menyalahkan pemerintah, dan pemerintah negara bagian menyalahkan pemerintah federal," tegas Ali Amini, pengacara imigrasi Toronto, dikutip Dream.co.id dari cbc.ca, Selasa, 2 Juni 2015.
Kebijakan larangan adopsi anak Pakistan mulai berlaku sejak 2013. Laranga ini dipicu perbedaan sistem hukum terkait pengasuhan anak antara Kanada dan Pakistan.
"Hukum Pakistan melarang adopsi karena lebih mengenal bentuk perwalian yang disebut kafala," tulis Pemerintah Federal Kanada dalam Adopt A Child.
Tetapi, Pengacara Imigrasi Wilayah Saskatoon Haidah Amirzadeh mengatakan ada masalah yang lebih besar di balik kebijakan tersebut. Amirzadeh mengaku mengalami sendiri betapa sulitnya melegalkan adopsi anak-anak asal Pakistan.
Pengalaman ini dia dapat ketika mendampingi pasangan suami istri yang mengadopsi anak Pakistan. Butuh lima tahun agar adopsi tersebut dapat dilegalkan.
Amirzadeh mengatakan, banyak orang tua dari negara-negara barat ingin mengadopsi anak-anak dari negera-negara Muslim. Sayangnya, kebanyakan dari mereka menemukan jalan buntu.
Selain itu, orangtua pengadopsi harus berpikir ulang mengingat anak-anak yang mereka adopsi kelak tidak bisa berkewarganegaraan Kanada. Ini lantaran anak-anak tersebut tidak lahir di Kanada.
Akibatnya, banyak klien Amirzadeh yang mengadopsi anak-anak dari negara-negara Muslim seperti Maroko, Mesir, Aljazair, Iran, dan Afghanistan tak bisa membawa anak-anak mereka ke rumah karena peraturan Pemerintah Kanada tersebut.
"Saya percaya ini adalah isu yang serius. Tidak di Pakistan saja, melainkan juga hampir semua negara-negara Muslim," terang dia.
(Laporan: Maulana Kautsar)
