Kemenag Kaji Integrasi Pendaftaran Haji dengan Data Penduduk

Fenomena perubahan data jemaah haji kerap terjadi.

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) mewacanakan prosedur pendaftaran haji dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Jika pendaftaran ini diberlakukan, perubahan data jemah haji harus melalui putusan pengadilan karena menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK).

" Saat ini banyak pengajuan perubahan data jemaah haji, bahkan ada fenomena jemaah haji mengubah umur menjadi lebih tua. Semua kami proses asal ada hasil putusan pengadilan yang tetap," kata Kepala Seksi Pendaftaran Haji Reguler Wahyu Utomo, dikutip Dream dari laman resmi Kemenag, Selasa 6 Maret 2018.

Selain prosedur perubahan pola pendaftaran, saat ini Kemenag juga sedang memproses pemindahan dana haji dari rekening Menteri Agama ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). " Sejak dana haji di BPKH maka pendaftaran haji tidak lagi disetorkan ke Menag tapi BPKH," ucap dia.

BPKH juga mewajibkan setoran haji ke Bank Syariah atau bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah. " Khusus bank konvensional yang selama ini menerima setoran awal, harus membuka konter layanan syariah agar dapat menerima setoran BPIH," ujar Wahyu.

Adapun pelunasan Biaya Pernyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler, Wahyu menjelaskan ada dua tahap pelunasan dengan sasaran yang berbeda.

" Tahun ini masih tetap ada kebijakan kuota cadangan lima persen dan penggabungan mahram. Pelunasannya dilakukan dalam dua tahap, bila masih terdapat sisa kuota di tahap kedua akan digunakan oleh jemaah cadangan," kata dia.

Kepala Seksi Pembatalan Haji Reguler, M Syarif mengatakan usai berjalannya BPKH ada perubahan pembatalan pendaftaran haji. " Kemenag hanya memproses pembatalannya, sedang pembayaran pengembalian setoran awal dilakukan oleh BPKH," ucap dia.