Menag bantah dana zakat digunakan pemerintah.
Dream - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji pengelolaan zakat penghasilan nasional. Dia berharap dukungan fatwa MUI menjadi unsur penting bagi penguatan pengelolaan zakat penghasilan.
“ Kami ingin mengoptimalisasikan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Karena itulah kami butuh dukungan dari para ulama berupa otoritas fatwa keagamaan, untuk selanjutnya dijadikan pedoman,” ucap Lukman, saat menghadiri Mudzakarah Zakat Nasional, Jumat 9 Maret 2018.
Lukman mengakui posisi pemerintah dalam pengelolaan zakat terbilang rumit. Di satu sisi, pemerintah diminta tegas mengelola zakat. Tapi di sisi lain, terdapat pandangan agar pemerintah tak ikut campur kewajiban individu dalam beragama.
Hasil kajian MUI, kata dia, penting untuk memastikan langkah pemerintah penghimpunan zakat penghasilan Aparatur Sipil Nasional (ASN) sesuai kaidah syariah.
Dalam kesempatan itu, Lukman membantah dana zakat yang terhimpun akan digunakan pemerintah.
“ Pemerintah sama sekali tidak akan menggunakan satu rupiah pun dana zakat tersebut karena seluruh penghimpunan dana zakat akan disampaikan kepada Baznas dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada. Dua institusi inilah yang akan mendistribusikan penghimpuanan dana zakat,” kata Lukman.
Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Muhammadiyah Amin, berharap isu mengenai zakat penghasilan ini dapat dikaji dan difatwakan. Sehingga, fatwa tersebut dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah.
“ Kami berharap isu tentang zakat PNS, pegawai BUMN, dapat dibahas dalam forum ijtima’ ulama. Kegiatan mudzakarah ini kami tempatkan sebagai pra forum ijtima’ ulama MUI,” ucap Amin.
Ketua Bidang Fatwa MUI, Hasanuddin Abdul Fattah, mengatakan, perintah berzakat dalam Alquran menggunakan istilah maal, yang bermakna umum, yaitu harta benda yang memiliki nilai. Oleh sebab itu ketika sudah memenuhi nisab zakat, seorang muslim wajib mengeluarkan zakatnya.
“ Tugas pemerintah memastikan regulasi zakat berfungsi dengan baik. Kita dorong peran pemerintah lebih luas dalam pengelolaan zakat ini,” ucap Hasanuddin.
Kegiatan Mudzakarah Zakat Nasional akan digelar sejak 9 hingga 11 Maret 2018. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta dari unsur Komisi Fatwa MUI, Lembaga Zakat, BAZNAS, akademisi dan para pejabat di lingkungan Kemenag.
