Dengan pengakuan AS terhadap Yerussalem sebagai ibukota Israel, para pemimpin Palestina meminta agar pengakuan Israel ditinjau ulang.
Dream – Para pemimpin Palestina pada Senin, 15 Januari 2018 mempertimbangkan kembali pengakuan kedaulatan Israel. Dewan tersebut meminta komite eskekutif memikirkan ulang sikap pengakuan kedaulatan Israel.
Dewan meminta agar pengakuan Israel ditinjau kembali sampai negara yang dipimpin Benjamin Netanyahu tersebut mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.
Dewan tersebut juga meminta Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menarik pengakuan terhadap kedaulatan Israel menyusul perkembangan status Yerusalem.
Untuk diketahui, mengutip laman Wikipedia, proses perumusan perjanjian Oslo dimulai setelah adanya negosiasi rahasia yang menghasilkan butir kesepakatan bahwa PLO akan mengakui kedaulatan Israel sebagai negara. Disepakati juga jika Israel mengakui PLO sebagai perwakilan dari rakyat Palestina dalam proses negosiasi tersebut.
Dilaporkan Anadolu Agency, Anggota Dewan Pusat Palestina, organisasi tinggi di PLO, mengambil suara untuk penangguhan status itu dalam sebuah pertemuan di Ramallah.
Pertemuan dua hari itu digelar mulai Minggu dengan tema "Yerusalem, ibu kota abadi Negara Palestina" untuk membahas sikap kolektif terhadap keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Resolusi yang dibacakan Presiden Dewan Pusat Salim Al-Za'noun itu mengatakan periode transisi yang termaktub di perjanjian Oslo pada 1993 tidak lagi berlaku.
Dewan juga bertekad "mengecam dan menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem".
"Dewan juga menimbang bahwa pemerintah AS, menyusul keputusan mereka, tidak lagi layak dalam perannya sebagai mediator dan sponsor proses perdamaian serta tidak akan menjadi mitra dalam proses ini bila tidak menarik keputusan mereka," terang Al-Za'noun.
Mereka juga meminta komunitas internasional terus membantu kebebasan dan kemerdekaan Palestina agar bisa menjadi negara yang berdaulat.
(Sah)
