Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Titik utama yang menjadi persoalan adalah perbedaan dalam menetapkan batas minimal ketinggian hilal.
Dream - Gagasan menyusun sistem Kalender Islam Nasional yang disampaikan Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin usai sidang isbat 1 Syawal 1436 H pada 16 Juli lalu masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya belum adanya kesamaan pandangan tentang penggunaan metode menentukan posisi hilal.
Hilal adalah posisi sabit bulan baru yang menandai masuknya bulan baru pada sistem kalender Qomariyah atau Hijriah dalam Islam.
Dua organisasi massa (ormas) Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memilih tetap berpegang pada metode masing-masing.
Terkait persoalan ini, Ketua Majelis Tarjih, Tajdid dan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan letak persoalan utamanya berada pada perbedaan penggunaan batas minimal derajat ketinggian hilal.
"Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab hakiki, tidak membatasi berapa derajat. Asal hilal sudah terlihat, maka sudah dipastikan hari itu memasuki bulan baru," ujar Yunahar kepada Dream.
Sementara pada NU, terang Yunahar, masa untuk memasuki bulan baru disyaratkan dengan terlihatnya hilal pada posisi di atas dua derajat.
Yunahar menerangkan persoalan ini sebenarnya sudah pernah dibicarakan bersama oleh kedua ormas. Tetapi, hingga dua kali pertemuan belum melahirkan kesepakatan.
"Pertemuan pertama masih bersifat obrolan biasa. Pertemuan kedua perbedaannya semakin terlihat," katanya.
Meski begitu, kedua pihak yang memiliki perbedaan ini masih berusaha mencari titik temu. Yunahar mengatakan mediasi masih terus dilakukan Kementerian Agama.
"Kemenag kini mendatangi Muhammadiyah dan NU untuk terus merundingkan Kalender Islam Nasional ini," katanya.
Munculnya Kalender Islam Nasional diharapkan dapat menjadi patokan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Selain ini, kalender ini juga diharapkan dapat menyelesaikan polemik yang selama ini terjadi terkait penetapan hilal sebagai pertanda pergantian bulan.