PM Perancis Dukung Larangan Hijab di Universitas

Manuel Valls menilai kontitusi Perancis tidak membolehkan simbol agama dikenakan di lembaga pendidikan.

Dream - Perdana Menteri Perancis Manuel Valls mendukung pelarangan hijab di universitas. Tetapi, dia agak ragu larangan tersebut dapat diterapkan, mengingat konstitusi Perancis begitu sulit melegalkan penerapan larangan.

" Kita harus melakukannya, tetapi ada aturan dalam konstitusi yang membuat larangan semacam ini sulit," kata Valls.

Valls mengatakan pemerintah dan otoritas universitas dinilai punya wewenang yang tidak fleksibel untuk menerapkan aturan menguatkan karakter sekularisme pada pendidikan tinggi.

Pernyataan Valls ditafsirkan oleh sejumlah kalangan sebagai langkah menuju pelarangan hijab di universitas-universitas Perancis. Sumber pemerintah menyebut pernyataan itu mengandung kesalahan.

Meski begitu, pernyataan tersebut diamini oleh menteri-menteri lain di rezim pemerintahan kiri-tengah. Pernyataan ini juga didukung oleh tokoh-tokoh politik sayap kanan Perancis.

Menteri Pendidikan Najat Vallaud-Belkacem, seorang Muslim dan teman dekat Valls mengatakan dia menentang segala bentuk larangan pengenaan hijab dan pelbagai simbol agama di universitas negeri. " Kita sedang berhadapan dengan manusia dewasa," kata dia.

Pernyataan Valls dinilai keliru lantaran konstitusi Perancis membolehkan adanya larangan. Kebijakan ini berbenturan dengan kode etik pendidikan di Perancis yang memberikan jaminan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi dengan penuh kebebasan dan mengekspresikan diri dalam isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Mengenakan hijab dan pelbagai simbol agama lainnya seperti rosario atau kippa Yahudi telah dilarang di sekolah sejak 12 tahun lalu. Larangan tersebut didasarkan pada Hukum 1905 yang menegaskan institusi Perancis berkarakter sekuler.

Sumber: independent.co.uk