Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan langkah advokasi yang diberikan Muhammadiyah kepada keluarga Siyono merupakan bentuk kontrol dari masyarakat atas penegakan hukum.
Dream - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir membantah tudingan yang menyebut organisasi masyarakat yang dia pimpin mendukung terorisme. Langkah Muhammadiyah mengadvokasi keluarga terduga teroris Siyono tidak dapat disebut dukungan.
" Pembelaan komponen masyarakat tidak identik mendukung, empati dan simpati kepada teroris. Usaha itu dilakukan agar asas praduga tak bersalah aspek hukum diperhatikan," ujar Haedar usai penandatanganan naskah kesepakatan bersama bela negara dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Jakarta, Rabu, 13 Maret 2016.
Haedar menyebut, advokasi itu bentuk kontrol terhadap penegakan hukum yang dijalankan tidak sesuai kaidah. Terorisme, tegasnya, adalah musuh bersama.
" Jadi, semua pihak harus membangun saling pengertian dan pemahaman mengenai ancaman teroris itu. Bentuk apapun, separatis dan teroris, semuanya musuh negara, musuh Muhammadiyah," ucap dia.
Sudah saatnya, tambah Haedar, penegakan hukum harus dijalankan secara transparans. Haedar berharap ada pengakuan jujur dan terbuka dari polisi terkait adanya kesalahan prosedur yang sampai menewaskan Siyono.
" Jika bangsa ini dibangun pada kejujuran, maka ini akan menjadi bangsa yang besar. Kalau ada kesalahan mengakui, baik dalam penegakan hukum maupun kegiatan di tingkat kemasyarakatan," kata Haedar.
Terduga teroris asal Klaten, Siyono tewas saat ditangkap oleh Detasemen Khusus Anti-Teror (Densus) 88. Keluarga menilai kematian Siyono tidak wajar.
Istri Siyono, Suratmi, kemudian mengadukan insiden yang menewaskan suaminya kepada Muhammadiyah. Menanggapi aduan ini, Ketua bidang Hukum PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyatakan Muhammadiyah akan mengawal kasus tersebut. (Ism0
