Muhammadiyah dan NU Tak Dukung Aksi 313

Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti menangkap kesan politis pada Aksi 313.

Dream - Doa ormas Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mengambil sikap tegas terhadap Aksi 313. Dua ormas Islam ini tidak mendukung aksi tersebut dijalankan. 

" Muhammadiyah tidak terlibat dan tidak mendukung rencana aksi 313," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, melalui aplikasi percakapan WhatsApp, Kamis, 30 Maret 2017.

Menurut Mu'ti, Aksi 313 tidak banyak membawa manfaat. Selain itu, dia menyatakan aksi tersebut memunculkan kesan memaksakan kehendak.

Mu'ti pun menangkap adanya kesan politis pada Aksi 313. Ini karena tuntutan peserta yang meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI.

" Boleh dikatakan, rencana aksi merupakan aksi politik terutama jika dikaitkan dengan posisi Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta," kata dia.

Untuk itu, dia berharap kepada warga Muhammadiyah yang mengikuti aksi tidak membawa nama maupun atribut Muhammadiyah.

" Karena itu merupakan sikap pribadi dan merupakan tanggung jawab sendiri," kata dia.

Meski tak ikut mendukung, Muhammadiyah menghormati rencana aksi tersebut. Dia meminta aksi tidak menimbulkan kerusakan dan mengganggu ketertiban.

" Penyampaian pendapat, secara terbuka di muka umum, melalui media massa, media sosial atau media lainnya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum," ucap dia.

Sikap PBNU

Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. Secara tegas, Said menyatakan NU tidak mendukung Aksi 313.

Said juga menyatakan Sholat Jumat yang menjadi dasar Aksi 313 bermuatan politis dan belum tentu diterima oleh Allah SWT. Untuk itu, dia mengimbau umat Islam untuk melaksanakan Sholat Jumat di masjid terdekat.

" Apalagi Sholat Jumat tujuannya (karena) politik," ujar Said di laman nu.or.id.

Dia menjelaskan masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Sehingga, tidak semestinya digunakan untuk kegiatan dengan motif politik.

Mereka yang melakukan hal itu, kata dia, memiliki pemahaman keagamaan yang kurang mendalam.

" Tidak ada politik di dalam beragama dan tidak ada beragama di dalam politik. Karena yang mengatasnamakan agama untuk alat politik itu rawan penyimpangan," kata dia.

Melihat fenomena yang berkembang, dia meminta semua elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

" Berdemokrasi harus bebas, rahasia, dan jujur. Tidak ada kawal-kawalan. Tidak ada intimidasi," ucap dia.