Pekan Depan Buruh Demo Omnibus Law Jilid IV, MK dan Istana Jadi Target

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Senin, 26 Oktober 2020 12:00
Pekan Depan Buruh Demo Omnibus Law Jilid IV, MK dan Istana Jadi Target
Aksi nasional buruh pada 2 November dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200 kab/kota.

Dream - Buruh kembali mengancam akan menggelar demo besar-besaran lagi jika Presiden Joko Widodo menandatangani UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR. Namun rencana aksi yang sedianya digelar mundur satu hari menjadi 2 November 2020.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, organisasinya akan kembali menggelar aksi serentak yang melibatkan puluhan ribu buruh di Jakarta. Pusat aksi akan berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana.

" Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh," katanya dalam keterangan pers, dikutip dari Merdeka.com, Senin 26 Oktober 2020.

 

 

1 dari 3 halaman

Penyerahan ke MK

Dia memperkirakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober.

Sementara tanggal 29-31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.

Pada saat penyerahan berkas judicial, kata Said, buruh akan melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain itu, ia dan pihaknya meminta Jokowi untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9-10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21 dan 22A serta UU PPP.

2 dari 3 halaman

Ini Daerah yang Akan Jadi Lokasi Demo Buruh

Selain meminta pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10 November 2020 nanti, juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.

Said mengatakan aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan 200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

 

3 dari 3 halaman

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

" Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib," tutup Said.

Sebagai catatan, para buruh telah menggelar tiga kali aksi demonstrasi untuk menolak UU Cipta Kerja. Pertama kali, demonstrasi digelar pada 6-8 Oktober 2020 dan berlanjut di tanggal 12 Oktober 2020. 

Terakhir, buruh menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja pada 22 Oktober 2020. 

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

Beri Komentar