Megalodon Pernah Jadi Raja Lautan, Mengapa Predator Raksasa Ini Akhirnya Punah?
Orang Tua Baru Rentan Burnout, Riset Menunjukkan Kerja Sama Pasangan Bisa Jadi Penangkalnya
Kuku Tiba-Tiba Memerah? Perubahan Kecil Ini Bisa Jadi Tanda Penyakit Tersembunyi
Diagnosis ADHD dan Autisme Meningkat Tajam, Studi Besar Ungkap Perubahan Siapa yang Terdiagnosis
Limbah Makanan di Indonesia Sangat Tinggi, Pastikan Lakukan 5 Hal Ini di Rumah
Berhenti Makan Gula Bikin Pusing dan Mudah Marah? Ini Cara Meredakan Gejalanya
Mengapa Sulawesi Dikenal dengan Nama Celebes? Begini Asal-usul Nama yang Dipakai Bangsa Eropa
Kebiasaan Sederhana Ini Disebut Bisa Bikin Pernikahan Lebih Kuat, Tak Perlu ke Gym
Ilustrasi (Shutterstock.com)
Dream - Kementerian Kesehatan telah merampungkan penyusunan skema vaksinasi booster untuk masyarakat umum. Diharapkan vaksin ketiga yang berfungsi sebagai booster kekebalan tubuh penerimanya ini bisa mulai diberikan pada 2022.
" Skema ini (vaksin dosis ketiga masyarakat umum) sudah kami buat, sekalipun pemerintah tentu tidak mampu melakukan pembayaran untuk penduduk seperti sekarang ini," ujar Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, dalam webinar disiarkan kanal FMB9ID_IKP.
Maxi mengatakan ketentuan ini berlaku untuk semua usia. Tetapi jika tahun depan penerima baru masuk usia 12 tahun, maka mendapatkan dosis pertama dan kedua.
" Kalau belum divaksin karena umur di bawah 11 tahun beralih ke 12 tahun tentu akan menerima vaksin dosis satu dan dua," kata dia.
Dia juga menerangkan booster diprioritaskan untuk kelompok masyarakat yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Prioritas ini ditetapkan mengingat adanya keterbasan anggaran Pemerintah.
Maxi menerangkan untuk booster saja dibutuhkan vaksin minimal sebanyak 208.265.720 dosis atau sekitar 70 persen dari total populasi Indonesia mencapai 276.059.226 jiwa. Dia mengatakan Pemerintah tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosis sebanyak secara sekaligus.
" Jadi kita akan prioritaskan terutama yang masuk di BPJS itu penerima bantuan iuran, berarti masyarakat miskin tapi jumlahnya cukup banyak, hampir 100 juta," terang Maxi.
Meski skema sudah disusun, Pemerintah tetap memantau situasi di seluruh dunia. Skema juga dapat mengalami perubahan jika ada rekomendasi WHO.
" Saya kira kita akan terus menyesuaikan dengan perkembangannya karena memang WHO sebenarnya belum mengizinkan untuk melakukan booster," kata dia.
Menurut Maxi, belum adanya izin dari WHO mengenai booster bukan karena alasan medis. Tetapi lebih karena alasan kesetaraan akses terhadap vaksin, terutama untuk negara-negara miskin dan berkembang.
" Masih banyak masyarakat di runia ini yang belum divaksin, rata-rata vaksin dunia itu baru di bawah 10 persen," kata dia.
Dream - Lambatnya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh umat manusia di dunia akan berdampak mengerikan pada perekonomian dunia. Studo dari The Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia akan menguap hingga US$ 2,3 triliun atau sekitar Rp 33 ribu triliun sepanjang 2022-2025.
Taksiran EIU dibuat dari sebuah permodelan yang menunjukan negara-negara dengan pencapaian tingkat vaksinasi di bawah 60 persen dari populasinya pada pertengahan tahun 2022 akan kehilangan total PDB tersebut. Angka kehilangan itu kurang lebih setara dengan PDB Perancis.
Mengutip laporan EIU, negara-negara emerging akan mengalami dua pertiga dari nilai kehilangan PDB dunia tersebut.
Jika dibagi per wilayah, negara-negara di kawasan Asia akan mengalam kawasan paling terdampak dengan poyeksi kehilangan mencapai US$ 1,7 triliun.
Sementara merujuk pada pembagian PDB dunia, negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika akan tercatat mengalami kerugian terbesar. Ditaksir angka kerugian mencapai 3 persen dari proyeksi PDB dunia sepanjang 2022-2025.
" Estimasi ini mengejutkan tetapi hanya menangkap sebagian peluang ekonomi yang terlewatkan, terutama dalam jangka panjang," tulis EIU dalam keterangan tertulisnya.
Dalam laporan tersebut, permodelan yang dibuat EIU tidak memperhitungkan dampak kebijakan lockdwon terhadap sekolah. Kebijakan ini sering kali tidak ada yang dilakukan mengingat pembelajaran jarak jauh di terapkan negara-negara berkembang.
Model perhitungan yang dibuat EIU menggunakan data internal mengenai proyeksi pelaksanaan vaksinasi di 200 negara di dunia dan prediksi pertumbuhan PDB. EIU pertama kami mendata negara-negara yang kemungkinan bisa menjalankan program vaksinasi Covid-19 dengan capaian 60 persen di pertengahan 2022 dan awal 2023.
Selanjutnya EIU juga memproyeksi negara-negara yang baru bisa capaian vaksinasi tersebut di tahun 2023 dan setelahnya.
Advertisement
Limbah Makanan di Indonesia Sangat Tinggi, Pastikan Lakukan 5 Hal Ini di Rumah

IHSG Dibuka Menguat ke Level 5.940 di Tengah Aksi Hati-Hati Investor


Pertamina dan MedcoEnergi Ambil 10% Hak Partisipasi Sumur Gas di Kaltim Milik Eni S.p.A

Dibuka Menguat ke Level 6.109,32, IHSG Bergerak di 2 Zona pada Awal Perdagangan


Jalan Kaki Bisa Bantu Turunkan Berat Badan, Ini 5 Cara Membuatnya Lebih Efektif

8 Tanda Tubuh Kebanyakan Kafein, dari Jantung Berdebar hingga Sulit Tidur

IHSG Dibuka Menguat ke Level 5.940 di Tengah Aksi Hati-Hati Investor

Kebiasaan Sederhana Ini Disebut Bisa Bikin Pernikahan Lebih Kuat, Tak Perlu ke Gym

Megalodon Pernah Jadi Raja Lautan, Mengapa Predator Raksasa Ini Akhirnya Punah?

Orang Tua Baru Rentan Burnout, Riset Menunjukkan Kerja Sama Pasangan Bisa Jadi Penangkalnya

Kuku Tiba-Tiba Memerah? Perubahan Kecil Ini Bisa Jadi Tanda Penyakit Tersembunyi