Ilustrasi (Shutterstock.com)
Dream - Sebanyak 164 santri pondok pesantren di Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, menjalani rapid test dengan hasil reaktif. Tetapi, mereka malah dipulangkan oleh pengelola ponpes.
" Ada 164 santri yang reaktif," ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi.
Hendra mengatakan, rapid test massal digelar setelah ada laporan dari Puskesmas Cikupa mengenai adanya dua santri positif Covid-19 yang pulang ke rumah masing-masing.
Keduanya dinyatakan positif setelah keluarganya membawa ke rumah sakit.
" Santri tersebut beralamat di Kecamatan Cikupa, jadi kita langsung melakukan tracing," kata Hendra.
Data tracing menyebutkan kedua santri itu baru pulang dari Ponpes di Sukamulya. Hendra menyatakan pihaknya segera menggelar rapid test di ponpes tersebut.
" Ada 23 santri yang kita rapid test, dari jumlah tersebut ada 164 santi yang reaktif," kata dia.
Usai rapid test, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tangerang akan menggelar swab test di pesantren tersebut. Tetapi, pengelola pesantren justru memulangkan para santri yang reaktif tersebut.
" Rencananya hari ini, tapi malah santri reaktif ini sudah dipulangkan pihak pesantren, padahal sudah kita larang," kata Hendra.
Lantaran kejadian ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan masing-masing santri untuk menjalankan tracing. " Pihak pesantren kita berikan teguran," kata Hendra.
Sumber: Merdeka.com/Kirom.
Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.
Dream - Universitas Indonesia (UI) akhirnya membatalkan penggunaan Wisma Makara sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 dengan gejala ringan atau orang tanpa gejala (OTG).
Pejabat Sementara Wali Kota Depok, Dedi Supandi, menuturkan, ada sejumlah alasan terkait keputusan itu.
“ Makara itu kemarin sore menyampaikan pengunduran, mengundurkan diri dari tempat untuk OTG,” kata Dedi, dikutip daari Merdeka.com, Rabu 14 Oktober 2020.
Dalam beberapa minggu, kata Dedi, belum ada kesimpulan dari BNPB sehingga mereka terjadi last business.
" Dari aspek bisnis pemerintahan, sementara kontrak tidak kunjung tiba," terang dia.
Dedi mengatakan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait masalah ini.
Ridwan Kamil, kata Dedi, telah melakukan rapat secara virtual dengan pemerintah pusat.
" Ini bagian yang dievaluasi juga dengan Pak Gubernur dan Menko yang kesimpulannya kapasitas untuk penanganan baik itu di hotel atau wisma diserahkan dari keputusan rapat vicon kepada Gubernur masing-masing dengan dikomunikasikan dengan BPKP," tambahnya.
Selanjutnya, keputusan akhir perihal tempat isolasi berada di ranah Gubernur.
Saat ini Gubernur sudah meminta Sekda dan BPKP untuk melakukan sejumlah langkah.
“ Baik itu hotel maupun wisma dan nanti segera dibuat standar harga versi BPKP yang sesuai administratif keuangan,” ucap Emil.
Pihaknya sudah mencari solusi tempat isolasi baru. Namun hingga kini masih belum bisa disebutkan di mana pastinya.
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Jadi Pahlawan Lingkungan Bersama Trash Hero Indonesia
10 Brand Kosmetik Paling Ramah Muslim di Dunia, Wardah Nomor Satu
KAJI, Komunitas Bagi Para Alumni Mahasiswa Indonesia di Jepang
4 Komunitas Seru di Depok, Membaca Hingga Pelestarian Budaya Lokal
Universitas Udayana Buka Suara Terkait Dugaan Perundungan Timothy Anugerah
Rangkaian acara Dream Inspiring Women 2023 di Dream Day Ramadan Fest Day 5
Potret Luna Maya dan Cinta Laura Jadi Artis Bollywood, Hits Banget!
Cara Cek Penerima Bansos BLT Oktober-November 2025 Rp900 Ribu
Diterpa Isu Cerai, Ini Perjalanan Cinta Raisa dan Hamish Daud
AMSI Ungkap Ancaman Besar Artificial Intelligence Pada Eksistensi Media