Prabowo (Instagram)
Dream - Mantan calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Edy Mulyadi, dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara oleh kader Partai Gerindra, Conny Lolyta Rumondor. Edy dilaporkan terkait video yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subiantoro merupakan 'macan yang mengeong'.
" Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh terlapor atas nama saudara EM (Edy Mulyadi)," kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Jules Abraham Abast, dikutip dari Merdeka.com, Senin 24 Januari 2022.
Laporan dicatat pada tanggal 22 Januari 2022. " Langkah selanjutnya kami akan mulai dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu," tambah Jules.
Dalam cuplikan video yangh beredar, Edy memang menyebut Prabowo seperti 'macan yang jadi mengeong'. Pernyataan itu diduga dilontarkan terkait pemindahan ibu kota negara adri Jakarta ke Kalimantan Timur.
" Masak Menteri Pertahanan gini saja enggak ngerti sih? Jenderal bintang 3. Macan yang jadi kayak mengeong. Enggak ngerti begini saja. Halo, Prabowo? Prabowo Subianto, kami dengar suara saya? Masak itu enggak masuk dalam perhitungan, kamu Menteri Pertahanan," kata Edy dalam video viral itu.
Sementara, Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan bahwa pernyataan Edy Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan partainya. Edy, kata dia, memang pernah menjadi caleg PKS, namun kini tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.
" Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS," ujar Mabruri dalam keterangannya.
Menurut Mabruri, sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.
" Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," ungkapnya.
Mabruri juga berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.
" Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi," ujar Mabruri.
