Dream - Arus ratusan pengungsi etnis muslim Rohingya yang diselamatkan nelayan Aceh membuktikan, persoalan lama Myanmar belum usai. Bantuan dari berbagai negara dan lembaga non-pemerintah selama ini dianggap hanya berdampak sesaat.

“Lobi-lobi dan bantuan yang diberikan banyak negara untuk etnis Rohingya itu gagal. Sebab, upaya yang diakukan pemerintah beberapa negara itu tidak menyelesaikan akar masalah,” tegas Ketua Burma Task Force Adnin Armas dalam jumpa pers pembentukan Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR), di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2015.

Menurut Adnin, selama ini pemerintah negara-negara di dunia, termasuk Indonesia hanya memberikan bantuan pangan, pakaian, sumbangan uang atau pendidikan untuk warga Rohingya. Namun akar permasalahan tak pernah sanggup disentuh.

"Akar masalah mereka adalah rezim militer Myanmar tidak mau mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara," kata Adnin. "Selama rezim militer tidak mengakui mereka sebagai warga negara, maka selamanya pula Rohingya akan menderita."

Adnin menegaskan, satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan Rohingya adalah menekan pemerintah Myanmar mengakui etnis ini sebagai warga negara dan manusia seutuhnya.

"Tanpa ada tekanan, masalah ini tak akan selesai," tegasnya.

Adnin mengatakan, beberapa negara Eropa serta Amerika Serikat sudah menunjukkan sikap penolakan terhadap tindak pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, dengan mencabut investasi ekonominya di sana. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat Indonesia.

“Investasi ekonomi Indonesia di Myanmar sangat besar, artinya kita sebenarnya ikut berbahagia atas penderitaan warga etnis Rohingya,” ujar Adnin.

Pemerintah Indonesia, tambah Adnin, semestinya dapat bersikap lebih tegas untuk menekan rezim militer Myanmar. Baginya nilai investasi ekonomi yang besar itu bisa dijadikan senjata untuk mendorong Myanmar untuk mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya dan menghentikan pembantaian terhadap mereka.

Selain itu, menurut Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fitria, Indonesia juga tidak bisa melepas tanggung jawabnya terhadap para pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Aceh. Sebab, mereka tak punya pilihan kecuali berasimilasi dengan warga setempat. Namun, tanpa pengakuan kewarganegaraan, tentu saja mereka akan kembali menderita.

“Indonesia tidak punya payung hukum untuk melindungi para pengungsi,” katanya. Sehingga, jika mereka tetap tinggal di Aceh pun para pengungsi Rohingya akan tetap menjadi warga stateless yang tidak akan mendapat perlindungan dan akses terhadap hak sebagai warga negara.

(Ism, Laporan: Kurnia Yunita)