Firman M Nur Terpilih Jadi Ketua Umum AMPHURI 2020

Dewan Pembina Tegaskan Hasil Munas V Amphuri Batu Sah

Dream - Dewan Pembina Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPUHRI) menegaskan keputusan dalam Musyawarah Nasional V di Batu, Jawa Timur, sah dan sesuai ketentuan. Pernyataan ini disampaikan untuk menyikapi terjadinya dualisme dalam kepengurusan Amphuri akibat berlangsungnya Musyawarah Nasional Luar Biasa di Hotel Bandara pada Sabtu, 10 Oktober 2020.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Amphuri, Firman M Nur, menegaskan keputusan Dewan Pembina ini sekaligus memastikan tidak diperlukannya lagi pembentukan Tim Pencari Fakta dan Pemeriksa Independen. Juga tidak diperlukan adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Dengan keputusan tersebut, kata Firman, Dewan Pembina Amphuri mengingatkan semua pihak, terkhusus para calon ketua umum, untuk mematuhi Pakta Integritas khususnya butir 9. Sehingga jika tidak terpilih, maka tetap akan memberikan dukungan kepada ketua umum Amphuri terpilih.

" Diimbau kepada Dewan Kehormatan agar menjalankan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) serta Kode Etik Amphuri," ujar Firman dalam keterangan tertulis.

Susun Program Kerja Baru

Firman pun mengajak seluruh jajaran kepengurusan, termasuk pula Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan untuk mengawal hasil Munas V Kota Batu. Kepengurusan baru yang telah terbentuk perlu segera membahas Rumusan Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi dan Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja.

Firman juga menyatakan pada Munas yang terselenggara di 18-20 September 2020, seluruh peserta telah menerima laporan pertanggungjawaban Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pengurus. Juga telah terbentuk tim formatur yang terdiri dari Ketua Umum terpilih Firman M Nur, Ketua Dewan Penasehat terpilih Ahmad Agil Alkaff, Ketua Dewan Kehormatan terpilih Imam Bashori dan dua anggota M. Azhar Ghazali dan M. Tauhid Hamdi.

" Alhamdulillah, Tim Formatur telah membentuk dan mengesahkan susunan kepengurusan Amphuri masa bakti 1442-1446H pada 29 September 2020 lalu, sehingga pada Sabtu, 10 Oktober 2020 kami menggelar Rapat Paripurna untuk menyelesaikan yang belum terselesaikan di Munas V, sebagaimana yang diamanahkan kepada kami," kata dia.

Amphuri Ingin Jadi Rumah yang Nyaman

Dream - Asosiasi Muslim Penyelenggara haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPUHRI) bertekad menjadikan organisasinya sebagai rumah bagi seluruh pemangku kebijakan di bidang umroh dan haji. Di tengah pandemik Covid-19 ini, AMPHURI berharap bisa saling bersinergi untuk saling membantu sesama penyelenggara.

Ketua DPP AMPHURI, Firman M Nur mengatakan penyelanggara umroh dan haji merupakan perusahaan pertama yang terdampak Covid-19. Bahkan dia mencatat, pelayanan mereka sama sekali sudah berhenti sejak Februari 2020 lalu.

" Sejak 27 Februari 2020 kami sama sekali tak beroperasi di saat Indonesia masih belum menyadari dampak Covid-19," ujar Firman dalam audiensi dengan KLY Group melalui fasilitas zoom, Senin, 12 Oktober 2020.

Di balik wabah tersebut, Firman juga memetik hikmah jika para penyelenggara ibadah umroh dan haji tak hanya bisa menggantungkan bisnisnya pada satu kegiatan.

Banyak Bentuk Bidang

Pemikiran ini dituangkan Firman dengan membentuk struktur organisasi AMPHURI yang lebih gemuk. Selain mengurusi haji dan umroh yang menjadi core businessnya, AMPHURI masa kepengurusan empat tahun ke depan juga membentuk bidang penerbangan, pariwisata, kesehatan, serta pengembangan usaha dan koperasi.

" Bisnis di AMPHURI bukan hanya haji dan umrah dan itu bisa disinergikan. Kita rangkul dalam bidang-bidang yang akan kita bentuk," ujar Firman.

Sebagai contoh, Indonesia sebetulnya memiliki pariwisata halal yang bisa menjadi andalan para penyelenggaran ibadan Umroh dan Haji. Dengan brand Halal Inbound Indonesia, bidang ini bisa membantu pemerintah dalam memanjukan pariwisata halal di Tanah Air.

" Indonesia harus berperan aktif dalam halal inbound, kita adalah pelopor dalam halal tourism," ujarnya.

Ingin Bantu Anggota

Lebih lanjut, AMPHURI kepengurusan baru yang bertekad menjadi rumah yang nyaman juga ingin membantu para penyelanggara agar menjadi lembaga resmi yang terdaftar. Niat ini muncul setelah masuknya klaster keagamaan khususnya soal penyelenggaraan umrah dan haji dalam UU Cipta Kerja.

" Syarat menjadi PPIU adalah WNI dan Muslim karena ini menyangkut ibadahan tak sekadar tur," ujarnya.

Dalam UU tersebut tegas disebutkan sanksi bagi penyelenggara umroh ilegal yang terbukti melanggar ketentuan menjalankan usahanya di Indonesia. Sanksi itu berupa denda seniali Rp10 miliar dan pidana 10 tahun.