Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito (Foto: Blog Staff UI)
Dream - Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menjelaskan alasan mengenai keputusan pemerintah belum mengambil karantina wilayah. Wiku menyebut, karantina wilayah berimplikasi pada tiga sektor penting.
" Lockdown belum diambil pemerintah karena membatasi betulan suatu wilayah atau daerah, berimplikasi ekonomi, sosial, dan keamanan," kata Wiku, Rabu, 18 Maret 2020.
Wiku menyebut, kebijakan lockdown akan berdampak pada warga yang mengandalkan upah harian. Dengan lockdown aktivitas ekonomi akan berjalan sulit.
Untuk itu, saat ini, kata dia, solusi yang paling efisien yaitu menjaga jarak atau social distancing.
" Social distancing paling efektif," ucap dia.
Wiku menyebut, sebelum mengarah ke lockdown, masyarakat bisa menjaga kesehatan dengan karantina mandiri. Setelah itu, karantina rumah, dan yang terakhir karantina di rumah sakit.
Selain itu, dia menyebut, ada lima langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari wabah virus corona ini.
" Pertama, jaga jarak. Kedua, dilarang jabat tangan. Tiga, cuci tangan. Empat, hindari kerumunan. Lima, pakai masker di tempat ramai," ucap dia.
Wiku juga menyarankan agar masyarakat menjaga pola hidup sehat dan berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya.
Dream - Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF), Prof dr Chairul Anwar Nidom, menyarankan langkah lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengurangi sebaran virus corona. Dia menyarankan agar pemerintah membuat lockdown yang bersifat kepulauan.
" Lockdown bisa dilakukan, tetapi tidak berdasar pada wilayah administrasi karena dimungkinkan timbul dampak-dampak yang tidak kecil. Sebaiknya dilakukan lockdown kepulauan mengingat Indonesia negara kepulauan, maka air laut sebagai isolator terbaik," kata Nidom, Selasa. 17 Maret 2020.
Nidom menyadari proses ini bukan pekerjaan mudah. Tetapi bisa tuntas.
" Misal di Pulau Jawa, dengan asumsi 1% penduduk yang terisiko infeksi, maka dibutuhkan fasilitas untuk 1 juta pasien. Untuk itu bisa dilakukan hal-hal ini," kata dia.
Pertama Pulau Jawa menjadi satu kesatuan penanganan. " Semua gubernur dan bupati/wali kota menjadi satu kesatuan dan tidak mengambil kebijakan sendiri-sendiri," kata dia.
Nidom menghitung kapasitas rumah sakit di seluruh Pulau Jawa. Bila dirasa jumlahnya kurang, bisa menggunakan tenda-tenda milik militer dan Polri.
" Jika masih belum terpenuhi, bisa gunakan masjid-masjid dan rumah ibadah sebagai RS darurat," kata dia.
Selain itu, Nidom juga menyarankan agar,
- Sekolah dan kantor-kantor tidak diliburkan.
- Kerahkan semua mahasiswa bidang kesehatan (kedokteran, perawat, dll) dengan bimbingan dosen masing-masing untuk bantu perawatan.
- Kerahkan semua laboratorium (pemerintah dan swasta) dan mahasiswa bidang biologi dan kimia untuk ikut uji diagnostik.
- Siswa-siswa SMA bisa dikerahkan untuk buat disinfektan di sekolah masing-masing dengan disupervisi oleh mahasiswa Teknik Kimia dan Mipa
- Siswa SMP dikerahkan untuk bantu kebersihan dan penyemprotan lingkungan. Jadi yang diliburkan hanya siswa SD/PAUD saja.
- Ibu-ibu RT menyiapkan konsumsi dan empon-empon
- Para pemuka agama menggaungkan/memimpin munajat untuk keselamatan.
" Semoga wabah Corona menjadi gerakan Solidaritas Nasional melawan Corona dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila," ucap dia.
Sumber: Merdeka.com
Dream - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan masa tanggap darurat terkait wabah virus corona, Covid-19, sejak 28 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020.
" Perpanjangan status keadaan tertentu sebagaimana diktuk kesatu berlaku selama 91 hari," kata Kepala BNPB, Doni Monardo, diakses Selasa, 17 Maret 2020.
Keputusan perpajangan masa tanggap darurat itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020. Sebelumnya, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 dianggap telah selesai.

Masa tanggap darurat
Dengan aturan perpanjangan ini, segala biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di BNPB.
Seperti diketahui, berdasarkan hitungan matematis Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut puncak penyebaran virus corona terjadi 60 hingga 80 hari sejak pengumuman kasus positif pertama pada 2 Maret 2020.
Dengan perhitungan itu, diperkirakan puncak penyebaran terjadi saat masa Ramadan. BIN mengantisipasi terjadinya pasien yang dapat menyebarkan wabah ke khalayak.
Dream - Deputi Bidang Intelijen Teknologi Badan Intelijen Negara (BIN), Mayjen TNI Afini Boer, memperkirakan puncak penyebaran virus corona, Covid-19, di Indonesia, terjadi sekitar 60-80 hari sejak pengumuman kasus positif pertama pada 2 Maret 2020.
" Dengan rumus matematika kita memperkirakan dengan variabel suspected infected dan recovery, model menunjukkan akan masuk masa puncak di 60 sampai 80 hari," kata Afini, Jumat 13 Maret 2020.
Prediksi tersebut diharapkan membantu pemerintah membuat langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi penyebaran Covid-19. Selain itu, juga menjadi upaya penanganan yang bakal diambil.
" Tapi kalau langkah-langkah maksimal bisa tidak mencapai itu dan grafiknya tidak terlalu tinggi. Tentu kami berharap dengan model ini bisa membuat langkah-langkah antisipatif," kata dia.
Berdasarkan perhitungan tersebut, kata dia, puncak penyebaran Corona Covid-19 diperkirakan terjadi pada masa bulan Ramadan.
" Jadi kalau kita hitung-hitung, masa puncak itu mungkin jatuhnya di bulan Mei, berdasarkan permodelan ini. Bulan puasa," ucap dia.
Dia mengatakan, tantangan yang harus diperhatikan dalam penanganan Covid-19, yakni terkait adanya gejala asimtomatik.
" Kemudian ada suatu gejala lagi kita lihat super spreader. Jadi satu orang itu bisa menularkan pada banyak orang. Ini terjadi di Korea Selatan, di satu gereja seorang wanita menyebarkan kepada banyak sekali orang," kata dia.
Dia menambahkan, upaya penanganan pun sudah disiapkan. Ada dua upaya penanganan yang akan dilakukan. " Pertama, containment. Kita membatasi suatu wilayah. Dilakukan isolasi atau bisa bersifat self isolation (isolasi mandiri). Lalu ada contact tracing. Kemudian restriksi perjalanan," kata dia.
" Kalau seandainya infeksi sudah menurun baru kita lakukan mitigasi. Mitigasi sehingga terjadi penurunan," ucap dia.
Afiani mengatakan, kombinasi pendekatan containment dan mitigasi akan dilakukan ketika yang terinfeksi masih sedikit. " Kalau sudah diatasi baru kita lakukan mitigasi," kata dia.
Sumber: Liputan6.com
Advertisement
Konflik Panas di PBNU: Syuriah Bikin Surat Edaran Pemberhentian, Ketum Gus Yahya Sebut Tak Sah

Dukung Tren Lari Marathon, Wamenpora Berharap Semangat Olahraga Terbangun Sejak Dini

Perjuangan Syiar Ustaz Muda di Pulau Minoritas Muslim Samosir

Dulu Hidup Sebagai Tunawisma, Ilmuwan Ijeoma Uchegbu Raih Gelar Tertinggi dari Raja Inggris

Isi Lengkap Fatwa MUI yang Menyatakan Rumah Tinggal Tak Layak Ditagih PBB Berulang Kali


Beda Usia 25 Tahun, Olla Ramlan dan Tristan Molina Asyik Liburan Mesra di Gili Meno

Inara Rusli Dilaporkan Polisi, Diduga Jadi Wanita Lain Dipernikahan Wardatina Mawa

Status Tanggap Darurat Semeru Diperpanjang, Pemerintah Lumajang Fokus pada Keselamatan Warga

3,5 Miliar Data Akun WhatsApp Berpotensi Bocor, Peneliti Ungkap Celah Serius di Sistem Keamanan

Konflik Panas di PBNU: Syuriah Bikin Surat Edaran Pemberhentian, Ketum Gus Yahya Sebut Tak Sah

Kemang Raya Masuk Daftar 31 Jalan Terkeren di Dunia 2025 versi Time Out, Begini Alasannya

Jisoo BLACKPINK Pamer Rambut Bondol Berponi, Tampil Edgy dan Bikin Heboh Warganet