Jokowi Ditetapkan Jadi Presiden Hari Ini, Jalanan KPU Ditutup

Reporter : Mutia Nugraheni
Minggu, 30 Juni 2019 13:17

Pengamanan Dengan Pagar Kawat (Foto: Merdeka.com)

Sebagai antisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan saat penetapan.

Dream - Hari ini, 30 Juni 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno penetapan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dikutip dari Merdeka.com, polisi melakukan penutupan jalan di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Dua jalur di jalan ini tak bisa dilewati kendaraan bermotor, mulai dari gedung KPU hingga Gedung Graha Mandiri. Penutupan ini dilakukan sebagai antisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU.

Pantauan merdeka.com di lokasi, jalan ditutup dengan menggunakan kawat berduri. Selain kawat berduri, polisi juga menempatkan dua mobil barracuda dan mobil water canon.

Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Muhammad Nasir mengungkapkan, pihaknya memberlakukan rekayasa lalu lintas di lokasi tersebut.

" Rekayasa dan penutupan dilakukan di Jalan Imam Bonjol depan KPU dua arah," kata Nasir saat dikonfirmasi, Minggu 30 Juni 2019

1 dari 5 halaman

Dipasang Kawat Sejak Sabtu

Nasir menambahkan, kawat berduri dan barikade sudah dipasang sejak Sabtu 29 Juni 2019 malam. " Pemasangan mcb dan security barier dilakukan pukul 22.30-03.40 WIB tadi pagi dengan melibatkan juga 642 personel lalu lintas," ucap dia.

Kawat Berduri untuk Demo Ahok

Hingga kini, sejumlah pasukan TNI-Polri masih bersiaga di KPU. Mereka tampak berjaga di dalam maupun di luar gedung KPU.

" Untuk tempat lain, belum dilaksanakan tutup jalan," ujarnya.

2 dari 5 halaman

KPU Undang Paslon dan Partai Politik

KPU akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih melalui rapat pleno terbuka yang dimulai pukul 15.30 WIB di Kantor KPU, Jakarta Pada rapat pleno tersebut, KPU mengundang masing-masing pasangan calon (paslon) beserta timnya, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Rencananya pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dijadwalkan hadir dalam rapat pleno KPU tersebut. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan mengatakan, rombongan besar Jokowi-Ma’ruf Amin akan dipimpin oleh Ketua TKN, Erick Thohir.

Usai rapat penetapan paslon, KPU akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk melakukan konferensi pers dan memberikan sambutannya.

Laporan: Nur Habibie/ Sumber: Merdeka.com

3 dari 5 halaman

KPU Rapat Penetapan Jokowi Sebagai Pemenang, 45 Ribu Pasukan Berjaga

Dream - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rapat pleno penetapan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Menurut agenda, KPU akan menggelar rapat pleno pukul 15.30-17.00 WIB di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, ada 45 ribu personel gabungan TNI Polri untuk mengamankan rapat pleno.

" Standby, siap total hampir 45 ribu personel gabungan," ujar Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengimbau, tidak adanya mobilisasi massa untuk melakukan aksi di depan KPU. Ia juga meminta masyarakat cukup menyaksikan pengumuman melalui media massa saja

4 dari 5 halaman

Belum Ada Pemberitahuan Aksi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, polisi belum menerima adanya surat pemberitahuan adanya aksi yang akan digelar hari ini.

" Belum ada (permohonan aksi), semoga lancar-lancar saja dan berjalan baik," ucap Argo.

Saat ini, polisi sudah memasang kawat berduri di depan KPU. Rapat pleno ini dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya guguatan sengketa pilpres kubu Prabowo-Sandi.

5 dari 5 halaman

Jelang Penetapan Presiden Jokowi, Kapolri: Jangan Kerahkan Massa

Dream - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta masyarakat tidak melakukan pengerahan massa saat rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rapat pleno menjadi forum untuk penetapan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019 hingga 2024 pada Minggu, 30 Juni 2019.

" Kami imbau masyarakat untuk tidak melakukan mobilisasi massa kembali," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, akhir pekan lalu.

Tito mengatakan, mobilisasi massa memiliki banyak kerawanan. Salah satunya, ada pihak ketiga yang memanfaatkan untuk membuat kerusuhan.

" Jadi saya kira, kita harus buat gerakan moral seluruh bangsa Indonesia untuk menolak segala bentuk kerusuhan," ucap dia.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini berujar, polisi tidak akan segan-segan menangkap para pelaku kerusuhan. Sebab, mereka sudah keamanan dan ketertiban.

" Aksi inkonstitusional, sepanjang bertentangan dengan konstitusi, kita anggap aksi ilegal melanggar hukum dan pasti kita akan lakukan tindakan tegas," kata dia.

Selain itu, Tito juga mengimbau kepada masyarakat untuk menyaksikan pengumuman rapat pleno melalui media massa. Tidak perlu datang langsung ke KPU.

Rencananya, untuk mengamankan rapat pleno, ada sekitar 45 personel gabungan TNI-Polri.

" Kami tidak berhadapan menindak orangnya, yang kami tindak perbuatannya kalo dia melanggar hukum," ujar dia.