Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Masa Jabatan, Luhut Siap Patuhi Perintah

Reporter : Okti Nur Alifia
Kamis, 7 April 2022 12:01

Presiden RI Joko Widodo Dan Menko Luhut Binsar Pandjaitan

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," kata Juru Bicara Luhut.

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya tak lagi mengeluarkan pernyataan soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Para pembantu presiden itu diminta untuk fokus menyelesaikan pekerjaan dan menangani kendala yang sedang dihadapi pemerintah.

" Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, pada Rabu 6 April 2022.

Instruksi tersebut membuat nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan. Melalui juru bicaranya, Luhut menyatakan siap patuh terhadap perintah Presiden.

" Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, pada Kamis, 7 April 2022.

Jodi mengatakan saat ini Luhut tetap bekerja seperti biasa. Mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi serta menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.

1 dari 2 halaman

Kata Luhut Soal Penundaan Pemilu

Luhut pernah menyampaikan pandangannya soal mencuatnya desakan penundaan Pemilu 2024 tersebut.

" Kalau saya hanya melihat di bawah sudah sampaikan. Kok banyak rakyat tuh nanya yang saya tangkap nih ya. Boleh benar, boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang kok," kata Luhut kepada wartawan, Selasa, 15 Maret 2022.

Ia melanjutkan, alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat berkaitan dengan anggaran.

2 dari 2 halaman

Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.

" Kedua kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan," katanya.

" Kenapa mesti kita buru-buru? Kami cape dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya. Nah itukan berproses, kalau nanti proses jalan sampai ke DPR ya bagus, kalau DPR enggak setuju ya berhenti," tuturnya.

Sumber: Merdeka.com