Kaesang Ingin Ajak Presiden Jokowi Kampanye PSI: "Tapi Ya Beliau Sibuk, Kita Harus Maklum"

Kaesang Ingin Ajak Presiden Jokowi Kampanye PSI: "Tapi Ya Beliau Sibuk, Kita Harus Maklum"

© Kaesang Kampanye di Tangerang Selatan 2024 maverick

© Kaesang Kampanye di Tangerang Selatan 2024 maverick

Dream - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mengungkapkan keinginan mengajak Presiden Jokowi berkampanye untuk partainya. Namun, dia menyadari harapan itu kecil karena Jokowi, yang juga ayahnya, memiliki agenda sangat padat.

"Kalau kami berharap, pasti ya pingin mengajak Pak Presiden untuk kampanye buat PSI. Tapi ya balik lagi beliau sibuk, kita harus memaklumilah,"

© Kaesang di Deli Serdang 2024 maverick

Kaesang mengaku tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2024.

Meski masih satu keluarga, Suami Erina Gudono itu mengatakan jarang bertemu dan berkomunikasi dengan sang ayah.

"Itu kurang tahu. Saya aja jarang telponan, jarang ketemu juga. Jadi belum tahu juga,"

Berharap Jokowi Ikut Kampanye PSI

Meski begitu, Kaesang siap mengundang Jokowi ikut kampanye apabila bersedia turun gunung. Dia meyakini hati Jokowi berada di PSI.

" Ya tapi kalau mengundang ya pasti. Kepingin banget. Itu harapan kami. Tapi ya balik lagi kami ikut Pak Presiden aja. Tapi hati dan jiwa raga Pak Jokowi ada di PSI," ujar Kaesang.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa presiden diperbolehkan berkampanye ataupun memihak salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan saat menanggapi pernyataan soal banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang secara terang mendukung salah satu paslon meski bukan bagian dari tim sukses.

" Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

© Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo serahkan pesawat tempur ke TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 2024 maverick

Meski begitu, Jokowi menegaskan, jika ada menteri atau dirinya sendiri selaku presiden akan berkampanye maka yang dilarang adalah tidak menggunakan fasilitas negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,"

Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu diperbolehkan.

“Masa gini ga boleh? gitu ga boleh ? Berpolitik ga boleh? Boleh! Menteri boleh! Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkas Jokowi.