Dream - Kementerian Agama (Kemenang) menilai perilaku memarkir sembarangan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di depan rumah dapat mengganggu pengguna jalan.
Dengan alasan tersebut, Kemenag menilai hukum memarkir sembarangan kendaraan sebagai haram.
Dilansir dari situs resmi Kemenag, dasar hukum tersebut mengutip penjelasan Syekh Zakariya al Anshori, dalam sebuah kitab Manhaj Thullab. Sang ulama berpendapat jalanan umum tidak boleh dijadikan sesuatu, termasuk parkir, yang bisa mengganggu pengguna jalan raya.
Syekh Zakariya berkata:
?????????? ?????????? ??? ??????????? ????? ????????? ???? ?????? ????? ????? ??????? ??????? ????? ???????? ????? ????????
" Jalanan umum tidak boleh dimanfaatkan untuk dibangun sebuah gedung, atau tanaman. Demikian pula dilarang menggunakannya (dengan model apapun), ketika bisa mengganggu para pengguna jalan" . (Syekh Zakariyya Al-Anshary, Manhaj al-Thullab, Juz 3 Halaman 359).
Tak cuma merujuk pada dalil ulama, perilaku memarkir mobil sembarangan di depan rumah juga dilarang oleh pemerintah. Dasar aturannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
Pasal 38 menetapkan setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan hingga mengganggu fungsi jalan itu sendiri.
" Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan."
Aturan lain juga ditetapkan oleh pemerintah provinsi, misalnya DKI Jakarta punya Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Pasal 140 ayat 1-3 isinya sebagai berikut:
Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi;
Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor dilarang menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik jalan;
Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.
Lebih jauh lagi negara juga mengatur tentang hukuman bagi pelaku parkir asal berupa denda maksimal Rp500 ribu.
Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tak hanya itu, mobil parkir sembarangan juga akan diderek petugas Dinas Perhubungan. Penderekan kendaraan ini akan dilakukan bagi kendaraan yang parkir di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
Menurut Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah biaya penderekan dan penyimpanan kendaraan sebesar Rp500 ribu per hari atau per kendaraan.
Advertisement
Lebih dari Sekadar Kulit Sehat: Cerita Enam Selebriti Merawat Kepercayaan Diri yang Autentik
Kebiasaan Pakai Bra saat Tidur Berbahaya? Cari Tahu Faktanya
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Psikolog Ungkap Pentingnya Pengawasan Orangtua Saat Anak Main Game
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR
Tak Hanya di Indonesia, 7 Mitos Aneh di Berbagai Belahan Dunia
Lebih dari Sekadar Kulit Sehat: Cerita Enam Selebriti Merawat Kepercayaan Diri yang Autentik