Siswi Madrasah Sedang Memilih Buku Di Perpustakaan (Foto: Shutterstock.com)
Dream - Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menegaskan pendidikan agama mustahil dihapus dari kurikulum sekolah, terutama madrasah. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang dikenal sangat religius.
" Di Indonesia, negara bangsa yang dikenal sangat religius, mustahil pelajaran agama dianggap tidak penting dan akan dihilangkan," ujar Kamaruddin, dikutip dari Kemenag.go.id, Rabu 6 Maret 2019.
Menurut Kamaruddin, tidak melulu negara berhaluan sekuler meniadakan pendidikan agama dalam kurikulum mereka. Malah ada banyak negara sekuler yang memasukkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolahnya.
" Di negara sekuler seperti Inggris dan sejumlah negara Eropa Barat, bahkan pelajaran agama wajib di sekolah baik di sekolah yang diselenggarakan pemerintah apalagi di sekolah yang diselenggarakan gereja," kata dia.
Kamaruddin menjelaskan, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Kemenag terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan keagamaan.
Sejumlah program afirmatif sudah berjalan seperti pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagai madrasah unggulan di berbagai provinsi.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang Pesantren untuk memberikan payung hukum pada pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan.
Tak hanya itu, pemerintah juga memfasilitasi pengembangan tradisi dan kekhasan keilmuan di pesantren.
" Sarana prasarana Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) maju pesat, 58 PTKIN, semuanya memiliki gedung perkuliahan baru," kata Kamaruddin
Pernyataan ini disampaikan Kamaruddin sebagai bantahan atas viralnya sebuah video berisi kampanye hitam. Dalam video tersebut, seorang ibu menyebut pendidikan agama bakal dihapus jika Presiden Joko Widodo terpilih kembali.
Dream - Polisi mengungkap dalang penyebaran hoaks oleh tiga perempuan di Karawang, Jawa Barat. Salah satu perempuan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, CW, diduga sebagai otak kampanye hitam kepada paslon Capres 01 Joko Widodo.
" Yang paling dominan itu si tersangka CW, dia sebagai kreator sekaligus buzzer. Ini aktor intelektualnya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, dikutip dari Liputan6.com, Selasa 5 Maret 2019.
Dedi mengatakan, CW memiliki latar belakang pendidikan tinggi. CW berprofesi sebagai guru privat bahasa Inggris. " Kalau yang dua (ES dan IP) hanya lulusan SD. Satu penjual karedok, yang satunya ibu rumah tangga biasa," ujar dia.
ES dan IP, kata Dedi, membantu CW karena merasa dekat sebagai kerabat. " Dua (tersangka) ini enggak ngerti apa-apa. Ini gaptek juga. Jadi ikut serta saja," ucap dia.
Dedi mengatakan, CW menyampaikan isu bila Jokowi menang tak ada azan dan pernikahan sejenis bakal dilegalkan.
Sosok CW jugalah yang mengarahkan ES dan IP agar menyampaikan isu tersebut ke masyarakat dan direkam untuk disebar melalui media sosial.
Pihak keluarga ES dan IP sedang mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Polisi membuka peluang tersebut.
" Tapi ini (CW) enggak mungkin, karena ini aktor intelektual. Dia sebagai kreator sekaligus buzzer," kata dia.
Sumber: Liputan6.com/Nafiysul Qodar
Advertisement
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Psikolog Ungkap Pentingnya Pengawasan Orangtua Saat Anak Main Game
Inspiratif, Tiga Artis Cantik Ini Ternyata Founder Komunitas
Fakta-Fakta Ciamis Jadi Kota Kecil Terbersih se-ASEAN
Psikolog Ungkap Pentingnya Pengawasan Orangtua Saat Anak Main Game
Tampil Cantik di Dream Day Ramadan Fest Bersama Beauty Class VIVA Cosmetics
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR
Tak Hanya di Indonesia, 7 Mitos Aneh di Berbagai Belahan Dunia
Kata Ahli Gizi Soal Pentingnya Vitamin C untuk Tumbuh Kembang Anak
Tak Hanya di Indonesia, 7 Mitos Aneh di Berbagai Belahan Dunia
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR