Kubu Ganjar Sebut Banyak Saksi yang Disiapkan untuk MK Ketakutan: Kekuasaan di Atas Begitu Hebat

Kubu Ganjar Sebut Banyak Saksi yang Disiapkan untuk MK Ketakutan: Kekuasaan di Atas Begitu Hebat

© Ganjar di debat capres kelima Pilpres 2024 2024 maverick

Dream - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut banyak saksi dari mereka yang ketakutan untuk memberi keterangan dalam gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita punya saksi tapi banyak juga saksi yang ketakutan,” kata Todung, dikutip dari Merdeka.com, Kamis 21 Maret 2024.

© Ganjar di debat capres kelima Pilpres 2024 2024 maverick

Akibatnya, lanjut dia, kubu Ganjar-Mahfud sulit mendapatkan saksi-saksi yang menyaksikan dan mengalami secara langsung kecurangan pada Pemilu 2024. Todung menuding ada penguasa yang membuat para saksi tersebut takut untuk hadir di sidang MK.

“Tapi kan kita tentu enggak bisa mendapatkan semua saksi yang ada. Banyak yang ketakutan, tidak berani padahal mereka menyaksikan dan mengalami. Nah ini yang saya enggak ngerti takut kenapa. Tapi pasti ada aura kekuasaan yang di atas begitu hebat. Ada mon

© Ganjar di debat capres kelima Pilpres 2024 2024 maverick

Meski demikian, Todung mengatakan telah mempersiapkan saksi yang akan dibawa ke MK. Setidaknya ada 30 saksi dan 10 saksi ahli yang siap saat ke gugatan Pilpres nanti.

Untuk proses pendaftaran, kata Todung, pihaknya akan menyerahkan draft gugatan ke MK tiga hari setelah pengumuman, sebagaimana aturan yang berlaku dalam aturan KPU.

“Kan kita setelah umumkan, kita ada waktu 3 hari dan setelah itu kita akan menyiapkan semuanya dan mungkin tanggal 24 kita akan ke MK,” ujarnya.

“Setelah itu, kan kita akan tunggu panggilan dari MK kapan sidangnya dan mungkin 25 atau 26 sudah ada sidang,” tutur Todung.

Ia mengingatkan agar sistem sengketa gugatan di MK jangan berkutat dari hasil perhitungan suara.

" Mudahan-mudahan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami, kepada semua pemohon untuk menyampaikan isi permohonannya dengan semua argumentasinya," ujarnya.

Sebab, Todung menilai jika dalam gugatan MK nanti hanya sebatas mempersoalkan proses pemungutan suara dan perhitungan suara itu hanya menempatkan MK sebagai 'Mahkamah Kalkulator'.

© Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono Hadiri Debat Capres Terakhir 2024 maverick

" Karena kalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara, menjadi Mahkamah Kalkulator, itu tidak akan menyelesaikan persoalan," kata Todung.

Menurutnya, hasil pemungutan suara 14 Februari itu ditentukan pada masa kampanye. Lantas bagaimana dengan isu intervensi kekuasaan, politisasi bansos, kriminalisasi kepala desa yang telah mendikte pemilih untuk memilih paslon yang ditentukan.

" Nah inilah yang membuat saya cemas dan khawatir kalau melihat proses semacam ini tidak dipersoalkan," ujarnya.