Dilarang, FPI Jabar Sebut Perjuangan Kader Tetap Jalan

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Kamis, 31 Desember 2020 11:40

Penurunan Atribut FPI (Foto: Merdeka.com)

Disebutkan, semangat yang diusung FPI tetap bisa berjalan meski statusnya dilarang.

Dream - Pemerintah melarang segala aktivitas dan kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Keputusan ini dikeluarkan melalui surat keputusan bersama (SKB) enam Kementerian.

Imam Daerah FPI Jabar, KH Maksum Hasan memastikan semangat yang diusung FPI tetap bisa berjalan meski statusnya dilarang. Dia menyebut FPI ibarat kendaraan untuk mencapai misi.

" Ada FPI atau tidak ada, Amar Ma'ruf Nahi Munkar tetap wajib dijalankan. Ada FPI atau tidak ada, perjuangan para kader yang ada di mana saja tetap berjalan," ujar Kyai Maksum singkat, Rabu 30 Desember 2020.

Ia membantah jika aktivitas FPI disebut radikal. Menurutnya yang dikatakan pemerintah tidak berdasar.

" Kalau FPI dituduh radikal, jangankan membunuh manusia, belum pernah FPI bunuh kucing orang," ucapnya.

1 dari 3 halaman

Respons MUI

Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, Rafani Achyar berharap keputusan ini tidak berpengaruh pada kondusifitas sosial di masyarakat.

Semua warga, khususnya kader FPI, diimbau menahan diri dengan adanya putusan yang diumumkan Menkopolhukam Mahfud MD.

" Kalau FPI umpamanya tidak menerima atau tidak puas dengan keputusan ini, selama ada jalur hukum ya tempuh aja lewat jalur hukum," ucap dia.

2 dari 3 halaman

Pelarangan FPI

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum.

" Tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," jelas Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 30 Desember 2020.

Mahfud MD mengutip Peraturan UU dan sesuai putusan MK nomor 82 PUU11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014. Dia pun menegaskan, pemerintah melarang aktivitas FPI.

" Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan dilakukan FPI. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," terang Mahfud MD.

3 dari 3 halaman

Dalam kesempatan yang sama, Wamenkum HAM, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiriaej juga kembali menekankan soal status FPI.

" FPI organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas, sehingga dinyatakan telah bubar," jelasnya.

Sumber: merdeka.com